Ruki Sebut Beberapa Jabatan Penting KPK Lowong

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi rupanya masih butuh tambahan personel untuk mengisi sejumlah pos penting di struktural lembaga. Kondisi itu sedikit mengungkap gelagat KPK yang belakangan merangkul TNI untuk menjawab kebutuhannya.

Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki mencatat saat ini ada beberapa pos penting yang tanpa digawangi pejabat. Di antaranya direktur penyidikan, direktur pengawasan internal, biro hukum, dan biro humas.

Pilihan Redaksi KPK: Kerja Sama Tiga Penegak Hukum Usut Korupsi yang Rumit Pimpinan DPR-MPR Dukung Pembentukan Satgas Anti Korupsi KPK Gandeng TNI untuk Jabatan Pendukung Pengamanan

Tak kalah penting, jabatan Deputi Pencegahan KPK yang sempat disandang Johan Budi Sapto Pribowo sebelum didapuk jadi komisioner sementara, pun belum ada penggantinya. Rekruitmen terbuka jadi jalan keluar. "Apa ada minat? Silakan apply," ujar Ruki kemarin.

Ruki mengaku telah menawari universitas, lembaga penegak hukum, kementerian dan lembaga, hingga masyarakat umum untuk mengisi kekosongan jabatan sejumlah pos di KPK. TNI masuk dalam radar pertimbangan, dan belakangan jadi pemantik wacana perekrutan.

"Jabatan yang tadi itu saya bilang kosong dan kalau cocok kompetensinya, saya pikir tidak ada salahnya diisi oleh pati (perwira tinggi) TNI," ujar Ruki. Meski nantinya perwira TNI ada yang berminat, Ruki memastikan proses perekrutannya sama dengan seleksi calon pejabat KPK dari unsur lain.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan bahwa TNI siap untuk menjalin kerja sama dengan KPK untuk mengisi jabatan yang kosong. Dia pun membenarkan bahwa KPK telah meminta aparat TNI yang bisa diplot mengisi posisi Sekjen di KPK.

Kapuspen TNI Fuad Basya mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah jika ditempatkan di KPK. 

"TNI prinsipnya membantu pemerintah, kami siapkan semuanya, kapan saja diminta kami siap, KPK butuh berapa kami punya," katanya di Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/5). (sur)