DPR-KPU Kerja Keras Cegah Konflik Sosial saat Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah menginginkan Komisi Pemilihan Umum dapat mengakomodir sepuluh partai politik untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015. Fahri menyatakan kemungkinan terjadinya konflik sosial dalam pilkada harus benar-benar dihindari.

Hingga saat ini DPR, pemerintah, dan KPU masih bekerja keras agar partai politik yang bersengketa seperti Golkar dan PPP dapat ikut pilkada. Sejauh ini ada dua usulan yang muncul supaya Golkar dan PPP dapat ikut serta, yakni fatwa Mahkamah Agung, dan revisi terbatas atas undang undang tentang partai politik dan Pilkada.

"Saya lebih cenderung kepada bagaimana semua peserta terakomodasi secara memuaskan," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/5).

Pilihan Redaksi DPR Rela Bersidang saat Reses demi Kepentingan Kelompok Pengamat Nilai Saran JK soal Golkar Sulit Dilaksanakan DPR Pertanyakan Teknis Saran JK untuk Golkar Ikut Pilkada JK Usahakan Golkar Tetap Bisa Ikut Pilkada Meski Berkonflik DPR Teruskan Rencana Revisi UU agar Golkar Bisa Ikut Pilkada

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyatakan, upaya ini dilakukan untuk menghindari adanya konflik sosial di masyarakat pada proses dan juga di akhir pelaksanaan pilkada.

"Ini pertandingan. Kalau dari awal sudah dicurangi, pasti hasilnya direcoki," tuturnya. "Kita harus menghindari kemungkinan orang dari awal tidak diajak," tambahnya.

Ini pertandingan. Kalau dari awal sudah dicurangi, pasti hasilnya direcokiFahri Hamzah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI

Fahri juga mengimbau KPU agar dapat melihat besarnya dukungan yang diberikan rakyat, sehingga ada representasi partai di DPRD. "Jangan sampai ada suara rakyat yang rusak. Ini obrolan bersama antara penyelanggara dan peserta," kata Fahri.

Kemudian, Fahri mengatakan pimpinan DPR bersama Komisi II akan kembali melakukan pembahasan mengenai hal tersebut. Sebelumnya, ada rencana untuk membahas masuk atau tidaknya revisi terbatas undang-undang dalam rapat paripurna. (Baca: Rekomendasi DPR ke KPU Bisa Kacaukan Pelaksanaan Pilkada)

Diketahui, DPR kini tengah memasuki masa reses. Masa sidang keempat akan dibuka pada 18 Mei mendatang. Sedangkan, pendaftaran pilkada akan dilakukan pada 26-28 Juli 2015.

"Lebih baik kita berlama-lama menyepakati aturan main, baru kita lanjutkan. Daripada nyosor Pilkada, lalu saling menyalahkan," tegasnya.‎

(obs)