JK Serahkan Reshuffle Sepenuhnya pada Jokowi

Noor Aspasia Hasibuan | CNN Indonesia
Jumat, 08 Mei 2015 20:55 WIB
Presiden Joko Widodo menurut Jusuf Kalla punya hak preogratif soal reshuffle termasuk kapan dilaksanakannya perombakan kabinet.
Wapres Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menkeu yang juga Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia Bambang Brodjonegoro (kedua kanan) dan Gubernur BI Agus Martowardojo (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai membuka Muktamar III IAEI di Jakarta, Kamis (30/4). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan keputusan Reshuffle Kabinet atau perombakan menteri menunggu keputusan Presiden Joko Widodo. Waktu penetapannya pun sepenuhnya diserahkan kepada Jokowi.

"Yang menentukan reshuffle kabinet itu Presiden, jadi waktu kapan tepatnya Presiden yang putuskan," kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Jum'at (8/5).

Kendati pernah mengisyaratkan akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat, JK meminta semua pihak menanti keputusan Presiden. Menurutnya keputusan perombakan kabinet merupakan wewenang preogratif Presiden.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

JKL sebelumnya pernah mengisyaratkan akan ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat. (Baca juga: Hasto Bantah Sutiyoso Soal Sekretariat Bersama)

"Ya, tentu dalam waktu kedepan ini lah," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta.

JK menjelaskan perombakan kabinet dirasa perlu mengingat dibutuhkannya kinerja yang mumpuni untuk mengintensifkan program kerja Jokowi-JK. Namun sayangnya, JK tak menjelaskan sektor kementrian mana yang menjadi sasaran perombakan.

"Nanti, itu teknis," katanya singkat. (Lihaf FOKUS: Utak Atik Rombak Menteri Jokowi)

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh CNN Indonesia, perombakan kaninet direncanakan akan dilakukan dalam dua hingga tiga bulan kedepan dimana saat ini kinerja menteri tengah dievaluasi Jokowi-JK.

Sebelumnya, Wacana perombakan kabinet mencuat setelah beberapa target program pemerintahan tak tercapai dibawah pemerintahan. Misalkan, pertumbuhan ekonomi yang stagnan dikisaran 4 persen, padahal Jokowi inginkan capaian 7 persen selama lima tahun.

Selain itu saat ini masih banyak kesalahpahaman dan perbedaan pernyataan antaranggota kabinet. Salah satunya Peraturan Presiden soal penambahan uang muka mobil pejabat, menurut Ketua Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi, kesalahpahaman ini memaksa Jokowi mengevaluasi komunikasi antara Presiden dan Menteri.

"Teknisnya tapi dibahas berdua (Jokowi-JK)," kata Sofyan.

Jokowi sendiri belum menanggapi detail kabar reshuffle ini. Ia malah menanggapi kabar perombakan kabinet ini hanya dengan guyonan. (Baca juga: Jokowi Komentari Reshuffle dengan Candaan) (sur)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER