Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla tak percaya jika ada pejabat yang menggunakan jasa pelacur kelas atas bertarif Rp 80 juta hingga Rp 100 juta. Tarif jasa kencan itu menurutnya tak sebanding dengan gaji para pejabat.
"Gaji pejabat negara kan kecil masa bisa bayar sampai 100 juta," kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (12/5). Angka Rp 80 juta hingga Rp 100 juta tersebut menurutnya hampir sama dengan pendapatan pejabat negara dalam selama satu bulan. (Baca juga:
Pejabat Jadi Pelanggan PSK Papan Atas Indikasi Gratifikasi)
JK juga tidak sepakat jika benar ada pejabat yang terlibat namanya lalu dipublikasikan. Hal tersebut dinilai tidak etis. "Masa pengakuan (orang) dibeberkan begitu, berarti mencemarkan nama baik orang," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK mengatakan nama yang terkait baiknya hanya diketahui oleh pihak berwenang agar bisa diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku di dalam negeri. Adapun tersebarnya daftar pengguna prostitusi di dunia maya JK menganggap daftar tersebut bisa mengada-ada atau diragukan kebenarannya.
Karena sudah ditangani kepolisian, JK meminta semua pihak untuk menyerahkan kasus ini agar dituntaskan penegak hukum. (Baca juga:
Jusuf Kalla Akui Sering Dapat SMS Berbau Seks)
Sebelumnya, Polres Jakarta Selatan mengungkap adanya bisnis prostitusi online kelas atas yang dikelola Robbie Abbas. Robbie diketahui menjadi perantara jasa kencan sekitar 200 PSK bertarif hingga Rp 200 juta. Ia mengakui pelanggannya datang dari kalangan pengusaha dan pejabat. Yang jelas pelanggan Robbie adalah kalangan berduit yang mampu membayar jasa kencan Rp 80 juta hingga Rp 200 juta untuk kencan selama tiga jam.
Soal pejabat yang jadi pelanggan pelacur kelas atas, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan hal tersebut sudah jadi rahasia umum.
Hanya dari kalangan pejabat menurut Ahok, terutama yang mendapat uang hasil korupsi yang bisa membayar mahal. (Baca juga: Ahok: Rahasia Umum, Pelanggan PSK Kelas Atas Kalangan Pejabat) (sur)