Wagub Djarot Minta Identitas PSK dan Pelanggannya Dibuka

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kaget mendengar kabar ada pekerja seks komersial (PSK) papan atas yang memasang tarif Rp 80 hingga Rp 200 juta kepada konsumennya. Mantan Wali Kota Blitar itu seakan tak percaya terhadap tingginya tarif PSK kelas atas di ibu kota saat ini.

"Mahal banget. Itu untuk satu tahun atau lima tahun? Sehari ya? Bukan langganan 5 tahun sekian," ujar Djarot ketika ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/5).

Pilihan Redaksi Harga PSK Kelas Atas Asuhan Robbie Paling Murah Rp 30 Juta Prostitusi Selebriti Jadi Sorotan, Menteri Yohana Bertindak Maia Estianty: Prostitusi Artis, Jalan Gelap demi Gaya Hidup Kriminalkan Hidung Belang, Cara Ampuh Swedia Atasi Prostitusi

Setelah mendengar kabar tingginya tarif PSK kelas atas di Jakarta, Djarot pun mendorong adanya pengungkapan identitas terhadap para PSK dan penggunanya yang tersebar di wilayah-wilayah dalam ibu kota.

Menurut Djarot, pengungkapan identitas para PSK dan konsumennya harus dilakukan untuk menekan laju penyebaran penyakit seksual di kalangan masyarakat Jakarta. Hal tersebut juga dapat dilakukan untuk menekan jumlah bisnis prostitusi yang ada di Jakarta. (Baca juga: Pejabat Jadi Pelanggan PSK Papan Atas Indikasi Gratifikasi)

"Kalau melawan prostitusi, begitu caranya. Siapa yang pakai harus jelas identitasnya, siapa yang dipakai harus jelas dan supaya jelas juga bagaimana kita bisa memantau untuk mencegah bahaya penularan penyakit seksual," kata Djarot.

Selain membuka identitas PSK dan penggunanya, Djarot juga memiliki ide untuk menerbitkan sebuah kartu yang bernama Kartu Jakarta Butuh (KJB) untuk diberikan kepada para pelanggan bisnis prostitusi di Jakarta.

Menurut Djarot, jika KJB diterbitkan, maka Pemprov DKI dapat semakin mudah mengetahui identitas para konsumen bisnis prostitusi di ibu kota nantinya. Pemberian KJB juga dipercaya Djarot mampu menekan jumlah konsumen bisnis prostitusi, karena adanya sanksi moral yang muncul dari penggunaan kartu tersebut.

"Ini supaya sanksi sosial berjalan, dengan begitu orang akan segan, takut kena sanksi moral," kata Djarot. (Baca juga: Ahok: Rahasia Umum, Pelanggan PSK Kelas Atas Kalangan Pejabat) (sur)