PDIP: Reshuffle Bukan Terganjal Karena Tak Ada Restu

Jakarta, CNN Indonesia -- ‎Politikus PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, menyebut tidak ada petinggi partai pendukung pemerintahan yang tidak memberikan restu hingga akhirnya dianggap menghalangi Presiden Joko Widodo dalam merealisasikan rencana perombakan Kabinet Kerja hingga kini.

"Tidak ada restu-restuan. Itu hanya perkiraan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan saja," ujar TB di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/5).

Pilihan Redaksi Ekonom dan Pengusaha Dorong Jokowi-JK Reshuffle Kabinet PDIP Minta Jokowi Jelaskan Isu Perombakan Kabinet Tim Komunikasi Dibentuk Agar Komunikasi Jokowi Lebih Efektif Yasonna Sebut Kisruh Golkar dan PPP Bikin Kinerjanya Anjlok

Lebih lanjut, dia menilai wajar jika ada partai pendukung, ataupun partai di luar pemerintahan yang turut menawarkan diri dan kader-kader terbaiknya untuk bisa duduk di jajaran pembantu presiden. "Itu lah politik," katanya.

Karena itu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini mengatakan, saat ini tinggal bagaimana Jokowi dapat benar-benar melihat dan memahami teknis dari kementerian di bawahnya.

"Kalau kami (partai pendukung), direshuffle silakan, enggak reshuffle juga silakan," kata TB.

Selain itu, dia menekankan bahwa merombak jajaran menteri merupakan kewenangan dan hak sepenuhnya bagi Jokowi selaku presiden. Hal tersebut, menurut TB, dikarenakan Jokowi yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban secara politik dan pemerintahan terkait kinerja dari para menterinya.

"Yang dimintai pertanggung jawaban bukan menterinya, tapi Pak Jokowi. Jokowi punya kewenangan untuk ganti, dan kami serahkan sepenuhnya ke beliau," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga sempat mengimbau kepada Presiden Joko Widodo agar segera menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai wacana perombakan menteri di Kabinet Kerja.

"Kemana arah reshuffle ini. Jangan sampai ini menjadi polemik di masyarakat," ujar Hasto di Jakarta kemarin, Selasa (12/5).

Selain itu, imbauan tersebut ia sampaikan juga agar kinerja 34 menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja tidak terganggu karena simpang siurnya wacana mengenai perombakan ini.

"Ini menyebabkan ketidakpastian bagi seluruh menteri. Bagaimanapun juga meneteri harus bekerja dalam situasi yang kondusif," jelasnya. (meg)