PDIP: Reshuffle Bukan Terganjal Karena Tak Ada Restu

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Rabu, 13/05/2015 15:19 WIB
PDIP: Reshuffle Bukan Terganjal Karena Tak Ada Restu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) berfoto bersama pengurus inti PDI Perjuangan pada Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat (10/4). Megawati Soekarnoputri mengumumkan 27 pengurus inti PDI Perjuangan diantaranya putra kandungnya Prananda Prabowo, putrinya Puan Maharani (nonaktif) serta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
Jakarta, CNN Indonesia -- ‎Politikus PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, menyebut tidak ada petinggi partai pendukung pemerintahan yang tidak memberikan restu hingga akhirnya dianggap menghalangi Presiden Joko Widodo dalam merealisasikan rencana perombakan Kabinet Kerja hingga kini.

"Tidak ada restu-restuan. Itu hanya perkiraan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan saja," ujar TB di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/5).

Lebih lanjut, dia menilai wajar jika ada partai pendukung, ataupun partai di luar pemerintahan yang turut menawarkan diri dan kader-kader terbaiknya untuk bisa duduk di jajaran pembantu presiden. "Itu lah politik," katanya.


Karena itu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini mengatakan, saat ini tinggal bagaimana Jokowi dapat benar-benar melihat dan memahami teknis dari kementerian di bawahnya.

"Kalau kami (partai pendukung), direshuffle silakan, enggak reshuffle juga silakan," kata TB.

Selain itu, dia menekankan bahwa merombak jajaran menteri merupakan kewenangan dan hak sepenuhnya bagi Jokowi selaku presiden. Hal tersebut, menurut TB, dikarenakan Jokowi yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban secara politik dan pemerintahan terkait kinerja dari para menterinya.

"Yang dimintai pertanggung jawaban bukan menterinya, tapi Pak Jokowi. Jokowi punya kewenangan untuk ganti, dan kami serahkan sepenuhnya ke beliau," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga sempat mengimbau kepada Presiden Joko Widodo agar segera menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai wacana perombakan menteri di Kabinet Kerja.

"Kemana arah reshuffle ini. Jangan sampai ini menjadi polemik di masyarakat," ujar Hasto di Jakarta kemarin, Selasa (12/5).

Selain itu, imbauan tersebut ia sampaikan juga agar kinerja 34 menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja tidak terganggu karena simpang siurnya wacana mengenai perombakan ini.

"Ini menyebabkan ketidakpastian bagi seluruh menteri. Bagaimanapun juga meneteri harus bekerja dalam situasi yang kondusif," jelasnya. (meg/meg)