Jaksa Agung Tanggapi Santai Isu Reshuffle
Ranny Virginia Utami | CNN Indonesia
Jumat, 15 Mei 2015 14:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung M. Prasetyo menanggapi santai isu perombakan Kabinet Kerja yang saat ini santer diperbincangkan. Dia mengaku tidak mau ambil pusing jika nanti dirinya masuk ke dalam jajaran kabinet yang akan diganti.
"Yang penting kalau saya kerja saja," ujar Prasetyo di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (15/5).
Bekas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) ini mengklaim posisinya saat ini adalah kewajiban dirinya sebagai warga negara yang telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan tugas.
"Saya ada di sini karena melaksanakan tugas saya," ujar Prasetyo.
Isu perombakan kabinet memang semakin marak dibicarakan dalam beberapa minggu terakhir ini. Terutama setelah beberapa hasil survey menyatakan adanya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Beberapa pihak pun mendorong Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet, mulai dari ekonom, pengusaha, hingga partai politik.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga sempat mengisyaratkan akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. JK meminta semua pihak menanti keputusan Presiden yang akan menimbang perombakan kabinet, mengingat keputusan ini merupakan wewenang preogratif Presiden.
Pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (13/5), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menegur lima kementerian yang dianggap berkinerja negatif. Jokowi memperingatkan lima kementerian tersebut terkait dengan proses organisasi internal kementerian masing-masing.
"Sebelum masuk kepada rencana kerja pemerintah tahun 2016, saya ingin memperingatkan kembali masalah yang berkaitan dengan organisasi kementerian," ujar Jokowi ketika membuka sidang.
Presiden menyoroti rentetan masalah yang berdampak pada terhambatnya pencairan anggaran dengan efek domino melemahnya pertumbuhan ekonomi.
"Hati-hati, karena masalah kelembagaan ini rentetannya bisa masuk pada masalah pencairan anggaran. Pencairan anggaran bisa masuk kepada serapan anggaran. Serapan anggaran bisa masuk kepada pengaruh pertumbuhan ekonomi, melemahnya ekonomi dan lain-lainnya. Hati-hati," kata Jokowi.
Presiden menyampaikan, dia telah mengingatkan kementerian-kementerian itu sejak Januari lalu.
"Tapi mungkin (saat itu) belum banyak punya feeling bahwa ini akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi, melemahnya ekonomi, sehingga sampai sekarang masih ada yang belum Perpres (Peraturan Presiden) nomenklatur kementeriannya saya tandatangani. Ada lima kementerian," ujar Jokowi. (meg)
"Yang penting kalau saya kerja saja," ujar Prasetyo di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (15/5).
Bekas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) ini mengklaim posisinya saat ini adalah kewajiban dirinya sebagai warga negara yang telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan tugas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga sempat mengisyaratkan akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. JK meminta semua pihak menanti keputusan Presiden yang akan menimbang perombakan kabinet, mengingat keputusan ini merupakan wewenang preogratif Presiden.
Pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (13/5), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menegur lima kementerian yang dianggap berkinerja negatif. Jokowi memperingatkan lima kementerian tersebut terkait dengan proses organisasi internal kementerian masing-masing.
"Sebelum masuk kepada rencana kerja pemerintah tahun 2016, saya ingin memperingatkan kembali masalah yang berkaitan dengan organisasi kementerian," ujar Jokowi ketika membuka sidang.
Presiden menyoroti rentetan masalah yang berdampak pada terhambatnya pencairan anggaran dengan efek domino melemahnya pertumbuhan ekonomi.
"Hati-hati, karena masalah kelembagaan ini rentetannya bisa masuk pada masalah pencairan anggaran. Pencairan anggaran bisa masuk kepada serapan anggaran. Serapan anggaran bisa masuk kepada pengaruh pertumbuhan ekonomi, melemahnya ekonomi dan lain-lainnya. Hati-hati," kata Jokowi.
Presiden menyampaikan, dia telah mengingatkan kementerian-kementerian itu sejak Januari lalu.
"Tapi mungkin (saat itu) belum banyak punya feeling bahwa ini akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi, melemahnya ekonomi, sehingga sampai sekarang masih ada yang belum Perpres (Peraturan Presiden) nomenklatur kementeriannya saya tandatangani. Ada lima kementerian," ujar Jokowi. (meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK