Tes Keperawanan Prajurit Wanita TNI, Diskriminasi demi Moral?

Jakarta, CNN Indonesia -- Kalangan pegiat hak asasi manusia satu kata soal tes keperawanan prajurit wanita Tentara Nasional Indonesia: diskriminatif. Mulai Human Rights Watch yang berbasis di New York hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta menentang tes untuk calon tentara perempuan ini.

Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga kepada CNN Indonesia, Sabtu (16/5), mengatakan TNI seharusnya menghormati privasi yang dimiliki kaum perempuan. Ia beranggapan tak ada alasan kuat untuk menerapkan tes itu. Apalagi laporan World Health Organization tahun 2014 menyatakan tes keperawanan tak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pilihan Redaksi Moeldoko: Tes Keperawanan Tentara Wanita Apa Masalahnya? Polri Tegaskan Tak Ada Tes Keperawanan Polwan Praktik Diskriminasi Perempuan Masih Banyak Dua Perempuan Ini Diperkosa Lalu Bangkit dan Berdaya

Tes keperawanan pada calon prajurit wanita TNI ini mencuat setelah disoal Human Rights Watch melalui situs resminya. Mereka mendesak Indonesia menghapus tes keperawanan bagi calon tentara perempuan dan calon istri tentara.

Namun Panglima TNI Jenderal Moeldoko tak ambil pusing dengan desakan Human Rights Watch. “Tes itu salah satu syarat masuk TNI. Bagian dari tes moral. Apa masalahnya? Kalau untuk kebaikan kenapa harus dikritik?” kata dia.

Selain tes moral –yang bagi calon prajurit wanita melibatkan keperawanan, ada dua hal lagi yang menjadi patokan TNI dalam menyeleksi calon anggotanya, yakni akademik dan fisik.

Komnas HAM sama sekali tak setuju dengan ucapan Moeldoko ini. “Apa kaitannya moral dengan keperawanan? Apakah seorang yang tidak perawan karena terluka akibat olahraga atau diperkosa, moralnya jelek? TNI bisa menggunakan rekam jejak dan banyak tes lain tanpa harus menggunakan tes keperawanan," kata Sandra.

Menurutnya, tes keperawanan juga melanggar hak asasi manusia karena setiap orang berhak mengembangkan diri, termasuk dengan masuk ke TNI.

Bila calon prajurit wanita perempuan menjalani tes keperawanan, maka seharusnya calon tentara pria pun demikian. “Nah, tapi bagaimana menilai seorang lelaki perjaka? Diskriminatif kan?” ujar Sandra

Pada akhirnya Komnas HAM berpendapat tes itu tidak relevan dan tak menjadi jaminan terkait moral seorang tentara. (agk)