Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti untuk memberi hukuman kepada para pembajak karya seni, khususnya yang berpenghasilan besar dari hasil pembajakannya.
Hal itu disampaikan Jokowi ketika menerima Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia di Istana Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (18/5). Tak hanya artis, hadir pula para anggota Komisi X DPR RI.
Jokowi menilai, orang Indonesia sudah menganggap pembajakan sebagai hal yang lumrah terjadi. Oleh sebab itu, perlu diberikan penegasan bahwa pembajak harus diberi hukuman. (Baca juga:
Aktivis '98 Gandeng Relawan Jokowi Gelar Peringatan Reformasi)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembajakan yang terus-menerus, yang sudah lama, saya baca hampir tiap hari, dan biasa diselesaikan sehari sampai dua hari, sebagai hal yang basa-basi, bukan kalau pembajakan terus-menerus. Penegakan hukumnya mestinya juga terus-menerus," ujar dia.
Saat ini, tutur sang Kepala Negara, hampir seluruh masyarakat tahu di mana tempat orang berjualan CD, DVD, dan VCD. Begitu pula dengan aparat penegak hukum, sehingga bukan hal yang sulit untuk menggerebek dan memberikan hukuman kepada para pembajak tersebut. Namun, persoalan terletak pada ada atau tidaknya niat untuk melakukan hal itu.
"Persoalannya cuma satu, niat atau tidak niat. Mau atau tidak mau. Hanya itu saja. Bukan hanya di jalanan kan yang jualan. Di toko-toko juga banyak sekali. Itu yang fisik, DVD, VCD, CD. Yang online gampang sekali, gampang download. Ini harus diurus, harus mulai diurus, dan urusnya terus-menerus. Ada konsistensi kalau mau kita hilang. Tolong saya diingatkan terus. Saya akan perintahkan. Untung di dekat saya sekarang ada Triawan Munaf, tiap hari ketemu, jadi bisa diingatkan," kata dia. (Baca juga:
Jokowi Janji Bayar Dana Talangan Lapindo Sebelum Lebaran)
Jokowi lantas meminta Badrodin untuk 'menggebuk' para pembajak karya seni, khususnya yang membajak dengan kuota sangat besar. "Jangan yang dikejar-kejar itu pedagang di jalanan, yang kecil-kecil. Pemain besarnya saja kelihatan kok. Siapa? Kelihatan. Saya tanya saja pasti tahu itu. Gebuk saja yang gede langsung. Memang mau gebuk kadang-kadang masih mikir," ujar dia.
"Artinya, memang pemain besar yang harus diselesaikan, bukan yang jualan di trotoar. Saya enggak tahu apa saya hanya dugaan saja. Apa ada yang backing-in, sama seperti kapal juga," kata dia menegaskan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) nasional untuk mengelola pengumpulan royalti yang ada. "Saya minya Lembaga Manajemen Kolektif bekerja sama dengan pemerintah, tidak tahu apa dengan Polri atau institusi lainnya, tapi saya minta agar lembaga yang sudah ada betul-betul produktif. Jangan sampai sudah dibentuk tapi enggak punya fungsi nyata," ujar dia
Tak hanya LMK dan lembaga penegak hukum pemerintah, Jokowi juga mendorong para musisi agar aktif melaporkan jika mengetahui karyanya telah dibajak. "Saya tahu pencipta lagu, pemusik sekarang sudah kaya. Tapi saya ingin tambah kaya atau kaya raya. Pasti lebih kaya pemusik, penyanyi, pengarang lagu. Kaya-kaya. Tapi kalau ini bisa diselesaikan, industri kreatif kita langsung loncat, karena menghasilkan dan hak cipta dihargai," kata dia.
(sip)