Menteri Yasonna Nilai Hakim Gugatan Golkar Salahi Wewenang

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai hakim pemutus gugatan Partai Golkar atas SK Menkumham telah menyalahi wewenang. Hakim tak hanya memutuskan SK Menkumham tetapi juga menilai putusan Mahkamah Partai Golkar.

"Nampaknya hakimnya terlalu bersemangat. (Seharusnya hakim) hanya (memutus) soal SK Menkumham tanggal 23 Maret itu, tidak merembet kemana-mana. Apa sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai atau tidak," ujar Yasonna ketika dihubungi CNN Indonesia, Senin (18/5).

Yasonna menjelaskan, Hakim Teguh tidak memberi pertimbangan yang cukup terhadap saksi yang diajukan pemerintah. Selain itu, ia menegaskan, Pengadilan Tata Usaha Negara tak seharusnya menilai keabsahan putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG).  (Baca juga: Ical Menang, Yorrys: Bakal Panjang Ini)

Pilihan Redaksi Kubu Ical Sujud Syukur, Agung Lempar Senyum Getir Raut Penanti Ketuk Palu Pengesahan Pemimpin Golkar Setya Novanto Apresiasi Kemenangan Kubu Ical

"Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) tak berwenang menilai apa yang sudah diputuskan Mahkamah Partai. Itu di luar kewenangan TUN. TUN seharusnya hanya menilai apa saya sudah memutuskan sesuai dengan Keputusan MPG atau tidak," ujarnya.

Saat ini, pihaknya tengah mempelajari putusan tersebut. "Kami sedang mempelajari putusan," katanya.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menilai Yasonna Laoly telah mencampuri urusan internal Partai Golongan Karya dengan cara menerbitkan keputusan menteri yang mengesahkan kepemimpinan kubu Agung Laksono.  (Baca juga: Agung Laksono: Jelas Ini Tidak Adil!)

Dalam putusan, Hakim Ketua Teguh Setya Bhakti menyebut Agung Laksono, sebagai pihak tergugat, telah memaksakan kehendak dengan cara mengajukan surat keputusan sepihak mengenai AD/ART dan kepengurusan partai tanpa melakukan pembenahan terlebih dahulu di internal partai.

"Menkumham telah dibiarkan menafsirkan keputusan Mahkamah Partai yang belum final dan mengikat. Hal ini bisa dianggap sebagai perbuatan tercela tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan politik," kata Hakim Teguh saat membacakan pertimbangan putusannya di PTUN, Jakarta Timur, hari ini. (Baca juga: Dambakan Islah Golkar, Tommy Soeharto: Hormati Putusan PTUN)

SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung diterbitkan pada Maret lalu. Merujuk petikan Surat Keputusan yang diterima CNN Indonesia, Yasonna mengesahkan permohonan perubahan AD/ART serta komposisi dan personalia DPP Partai Golkar dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Anggrek Nelly Murei, Jakarta.

SK merupakan jawaban atas permohonan pengesahan kepengurusan yang diajukan Ketua Bidang Hukum DPP Golkar Lawrence Siburian versi Munas Jakarta kubu Agung. "Kami memutuskan sesuai amar keputusan Mahkamah Partai yang mengabulkan untuk menerima hasil DPP Partai Golkar dari Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Agung Laksono," ujar ujar Yasonna kala itu.(Baca juga: Putusan Hakim Menilai Kubu Agung Laksono Tercela)

Pengambilan keputusan berdasarkan pasal 32 ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai Golkar nomor 01/P1-GOLKAR/III/2015 nomor 02/P1-GOLKAR/III/2015 dan nomor 03/P1-GOLKAR/III/2015, Mahkamah Partai mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Agung Laksono. (sip)