Demokrat Berang SBY Difitnah, Minta DPR Panggil Menteri ESDM

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Demokrat yang dipimpin Edhie Baskoro Yudhoyono akan mengajukan permintaan resmi kepada Komisi VII Bidang Energi DPR untuk memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said guna mengklarifikasi ucapan dia soal mandeknya pembubaran Petral di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono –yang kini resmi kembali menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat. (Baca: Petral Sulit Bubar, Faisal Basri Sebut Intervensi RI 1)

“Kami Fraksi Partai Demokrat DPR akan meminta komisi terkait untuk (meminta Sudirman) menjelaskan semuanya. Kami akan buka file lama untuk mengukur tingkat validitas pernyataan Sudirman Said,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto, Selasa (19/5).

Pilihan Redaksi Disebut Hambat Pembubaran Petral, SBY Merasa Difitnah SBY Merasa Difitnah, Demokrat Tuntut Jokowi Klarifikasi SBY Angkat Bicara Soal Petral, Faisal Basri Tiarap Faisal Basri: Kritik Keras Tim Antimafia Tak Terbantahkan

Ia menyesalkan pernyataan Sudirman yang menuding pembubaran Petral terhenti di meja SBY. Ucapan tersebut dinilai tendensius dan cenderung provokatif.

“Padahal sebagai pejabat publik, dia seharusnya berhati-hati karena bisa mendegradasi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Didik.

Hal serupa diutarakan politikus Demokrat Ramadhan Pohan. “Tusukan (ke SBY) itu digaungkan di media, artinya sengaja ingin tudingannya jadi keyakinan publik," ujar ‎mantan anggota DPR itu.

Oleh sebab itu ia pun meminta Sudirman untuk segera mengklarifikasi tuduhannya terhadap SBY tersebut. ‎"Di negeri ini tidak ada yang kebal hukum. Tidak ada pula yang boleh sengawurnya mencemarkan nama baik siapapun. Ini serius," kata Ramadhan.

Pada sebuah acara diskusi di Jakarta, Minggu (17/5), Sudirman mengatakan selama ini Pertamina dan pemerintah RI diposisikan sebagai trader minyak pemasok Petral sebagai pihak yang lemah karena bisa diatur untuk terus melakukan pembelian spot (sesuai harga di pasar saat itu), bukan berdasarkan kontrak jangka panjang.

Sudirman juga mengatakan banyak ditanya urusan mafia migas oleh Presiden Jokowi. “Dulu banyak kegiatan inisiatif yang tidak tuntas di level Presiden,” kata dia.

Sementara Faisal Basri pada acara diskusi yang sama menyatakan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sesungguhnya berniat untuk mengubah praktik impor migas Petral yang tak sesuai ketentuan.

Namun fungsi Integrated Supply Chain (ISC) yang hendak diperkuat Karen untuk melakukan impor minyak Pertamina, dipreteli para pemburu rente sehingga fungsi impor ISC dialihkan ke anak usaha Petral di Singapura, Pertamina Energy Services.

“Ada pertarungan mafia di belakang ini. Karen juga dibelenggu satu kekuatan besar yang tidak bisa dikendalikan. Menteri ESDM terdahulu sampai Presiden intervensi. Ingat, Dahlan dulu coba bubarkan Petral, tapi langsung kuncul. Ada satu kekuatan yang tidak setuju, tetapi tiga kali dipanggil SBY akhirnya tidak dibubarkan,” kata Faisal. (agk)