Kapolri Ingin Ada Pimpinan KPK Berlatar Belakang Polisi

Rinaldy Sofwan Fakhrana | CNN Indonesia
Jumat, 22 Mei 2015 07:02 WIB
Pimpinan KPK dari Polri dianggap sebagai perwakilan polisi di lembaga antirasuah itu yang dapat menjembatani komunikasi antara kedua lembaga.
Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jakarta, 2 Mei 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya berasal dari institusinya. Untuk memilih para pimpinan KPK yang baru, Presiden Jokowi telah menunjuk sembilan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang seluruhnya merupakan perempuan. Mereka adalah Destry Damayanti, Enny Nurbaningsih, Betti S. Alisjahbana, Harkristuti Harkrisnowo, Yenti Garnasih, Supra Wimbarti, Natalia Subagyo, Diani Siadiawati, dan Meuthia Ganierochman.

"Kami harapkan ada pimpinan KPK dari Polri, termasuk Kejaksaan, supaya penyidik Polri yang di KPK ada yang mengkoordinir," kata Badrodin.

Selain itu, menurut Badrodin, jika pimpinan KPK selanjutnya berlatar belakang Polri seperti Taufiequrachman Ruki saat ini, aspirasi KPK ke Polri dapat lebih mudah tersalurkan. "Kalau misal untuk disampaikan ke Mabes Polri terlalu jauh, bisa disampaikan ke perwakilan di sana, yakni pimpinan (asal Polri) yang ada di sana. Kan itu akan lebih baik," ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Walau demikian, kata Badrodin, untuk menjadi pimpinan KPK tentu tetap ada syaratnya. "Pasti dilihat rekam jejaknya. Pasti ada catatan masing-masing," kata dia.

Selain itu, Badrodin juga berharap pimpinan KPK bisa bekerjasama dengan Polri dalam memberantas korupsi, baik dalam pencegahan maupun penindakan.

Untuk menjaga hubungan antara KPK dan Polri yang belakangan sempat memanas, ujar Badrodin, pola hubungan antara kedua institusi di bawah kepemimpinan Ketua KPK yang baru mesti lebih dari sekadar formalitas. Dia berharap ada komunikasi lebih baik di antara KPK dan Polri untuk mencegah kerenggangan hubungan kembali terjadi.

"Bukan hanya formalitas di atas kertas sebagai MoU (nota kesepahaman), tapi bagaimana kita komunikasi, terutama pencegahannya," kata Badrodin.

Dengan demikian, jika ada anggota Polri yang diperiksa KPK, institusinya pun akan turut membantu.

Badrodin mengatakan, meski sebagai Kapolri menghargai KPK, namun ratusan anggota Polri yang tersebar di seluruh Indonesia bisa berkata lain. Oleh sebab itu komunikasi yang baik antardua lembaga menjadi sangat penting agar tak ada antipati dari anggota Polri ke KPK. (sip)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER