Busyro: Pansel KPK Harus Siap Hadapi Godaan Uang

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan sembilan anggota tim panitia seleksi calon pimpinan komisi antirasuah harus siap menghadapi berbagai tantangan dan intervensi saat menjalankan tugas. Menurut Busyro, salah satu godaan terbesar bagi mereka adalah tawaran sejumlah uang.

"Pansel harus siap mental hadapi intervensi dan godaan fulus yang sangat terbuka dalam situasi kondisi yang sudah gila seperti sekarang ini," ucapnya melalui pesan pendek kepada wartawan, Jumat (22/5).

Pilihan Redaksi Tim Pansel: Calon Komisioner KPK Harus Tahu Metode Komunikasi Puji Jokowi, Yenny Wahid Tegaskan Jangan Ragukan Perempuan KPK: Panitia Seleksi Harus Steril dari Kepentingan Politis Seluruhnya Perempuan, Panitia Seleksi KPK Sulit Diintervensi

Untuk menghadapi berbagai godaan itu, Busyro mengingatkan kesembilan anggota Tim Pansel Pimpinan KPK untuk menguatkan mental. Lebih jauh lagi, ia juga mendorong tim tersebut untuk aktif berkomunikasi dan berdiskusi dengan elemen masyarakat sipil yang bergerak di pemberantasan korupsi.

"Diperlukan untuk merumuskan paradigma, mekanisme dan proses seleksi. Pansel perlu sepakat tentang pentingnya paradigma seleksi dan bukan hal teknis prosedural," katanya.

Kamis (21/5) kemarin, Presiden Joko Widodo mengumumkan sembilan anggota Tim Pansel Pimpinan KPK yang memiliki latar belakang berbeda. Uniknya, seluruh anggota tim merupakan perempuan.

Anggota tim yang berasal dari kalangan kampus adalah ekonom Destry Damayanti, dosen hukum tata negara UGM Enny Nurbaningsih, pengajar tindak pidana pencucian uang Universitas Trisakti Yenti Garnasih, psikolog Supra Wimbarti dan sosiolog korupsi Meuthia Ganie-Rochman.

Anggota tim yang berlatar belakang birokrat adalah Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo, Sekretaris Tim Independen Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Natalia Subagyo dan Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dani Sadiawati.

Sementara itu, satu anggota tim berasal dari kalangan swasta, yaitu mantan General Manager IBM ASEAN dan Asia Selatan Betti S. Alisjahbana. (utd)