Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mempertanyakan asal-usul beras palsu yang belakangan terungkap beredar di Bekasi, Jawa Barat. Menurutnya, beras tersebut bisa jadi berasal dari dalam atau luar negeri.
"Kita tidak bisa kerja sendiri, lihat dari ahli asal-usul beras dari mana," ujarnya di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (22/5).
Dia membuka kemungkinan beras palsu ini berasal dari dalam negeri. Namun, untuk memastikan itu, tentu harus melihat hasil dari penyidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, jika memang berasal dari luar negeri, Badrodin menyatakan, pihaknya kemudian akan menelusuri pintu masuk beras tersebut ke wilayah Indonesia. "Pintu masuk banyak, laut dan lainnya," kata dia. (Baca juga:
Menteri Pertanian Menduga Kuat Beras Plastik Hasil Impor)
Untuk menelusuri kemungkinan-kemungkinan yang ada, menurutnya, Kepolisian akan memeriksa pedagang-pedagang yang kedapatan menjual beras palsu. Selain itu, dia juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang rencananya akan diserahkan ke Polri.
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Agus Rianto mengatakan penyidik hingga saat ini masih berfokus pada penelusuran di wilayah Bekasi. Sejauh ini, menurutnya, belum ada laporan mengenai beras palsu dari daerah lain.
"Kami akan koordinasi dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan ) dan tentunya dengan ahli juga, untuk mengetahui apa yang harus diawasi dan dipedomani," ujarnya.
Saat ini, dia melanjutkan, petugas dari Kepolisian Resor Kota Bekasi telah menyerahkan sampel beras ke laboratorium BPOM untuk diteliti lebih jauh. Namun, hasilnya masih belum juga didapatkan.
"Masyarakat tidak usah resah. Apabila ada hal di luar kebiasaan, apakah beras itu asli atau tidak asli, laporkan ke Kepolisian," ujarnya. (Baca juga:
Efek Buruk yang Terjadi Bila Beras Plastik Masuk ke Tubuh)
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) pun masih harus menunggu kepastian soal asal usul beras plastik. Selama ini Bea Cukai disebut belum mendapatkan kasus beras palsu itu.
Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat DJBC Haryo Limanseto mengatakan selama ini proses impor beras selalu masuk dalam jalur hijau. Yang artinya keamanan, kualitas dan standar barang yang diimpor sudah dijamin oleh surveyor negara pengekspor. Dan selama ini pemerintah belum membuka keran impor beras dari negara manapun.
"Kita tunggu laporan dari Kepolisian apakah itu memang benar impor atau jangan-jangan dioplos di dalam negeri," kata Haryo saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (20/5).
(hel)