Ahok Lebih Pilih Swasta Daripada Bayar PNS

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku lebih memilih bekerja sama dengan pihak swasta dibandingkan dengan membayar gaji Pegawai Negeri Sipil yang pekerjaannya tidak membuahkan banyak hasil.

Hal ini disampaikan Ahok -sapaan akrab dari Gubernur Basuki- saat pidato pembukaan dalam Forum Konsultasi Publik tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang di Gedung Balai Kota, Jakarta, Senin (25/5). "Dua setengah tahun hampir tidak ada pembangunan yang kami kerjakan. Semua nodong swasta. Buat apa bayar PNS kalau semua dikerjakan swasta," kata Ahok.

Pilihan Redaksi Ahok Jamin Tak Ada Beras Plastik di Jakarta Didemo Warga Ciliwung, Ahok: Jangan Peralat Anak-Anak Pemprov Jakarta Akan Gugat Konsultan Terminal Rawamangun

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan semua pekerjaan dan proyek DKI Jakarta memang lebih banyak dilakukan swasta. Mulai dari pembangunan rusun, waduk, pengerukan sungai, pembangunan jalan inspeksi, sampai pada pemasangan pompa. (Baca juga: Ahok Turunkan Pangkat 57 Pejabat Ibu Kota)

"Waduk pluit yang dibanggakan, pindahkan lima ribu rumah ke rumah susun itu duit dari mana, semua CSR (Corporate Social Responsibility)," kata Ahok. "Rusun Tambora, Muata Baru, Daan Mogot, swasta. Keruk sungai semua swasta. Pasang pompa swasta. Kami beli genset pun, pihak swasta."

Sebabnya, ia lebih memilih memangkas pegawainya dengan tujuan untuk menghemat anggaran. "Lebih baik setengahnya (PNS) keluar. Bisa hemat Rp 10 triliun," katanya.

Ahok merasa selama ini jika dibandingkan dengan hasil kerjanya, gaji PNS DKI Jakarta dinilai tidak pantas. "Saya mau sisir PNS kerjanya apa saja. Pantas tidak seornag PNS paling bawah digaji 9 juta. Kerjaannya apa?" ujarnya. (Baca juga: Tujuh Alasan Ahok Turunkan Pangkat Pejabat Ibu Kota)

"Kalau bisa dicabut TKD-nya (Tunjangan Kinerja Daerah). Saya merasa tidak pantas menghabiskan Rp 20 triliun untuk menggaji orang yang tidak melakukan kerja apapun di DKI," ujarnya menegaskan. 

Ke depannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan lebih banyak lagi menyerahkan pekerjaan pada pihak swasta. Mulai dari mengelola stadion, taman, halte, sampai jembatan penyebrangan.

"Kayak halte-halte, ada tidak halte yang bagus, semua kotor. Jembatan penyebrangan juga. Kenapa tidak lelang dan dikasih swasta," kata Ahok.

Menurut dia, pelibatan pihak swasta ini tidak akan menimbulkan efek negatif jika perjanjiannya jelas dan ditaati. "Negatifnya di mana? Kecuali perjanjiannya tidak jelas. Kalau dia tidak sesuai peraturan, tidak rawat, kami cabut. Yang penting tidak keluar uang. Aset punya DKI," ujarnya. (sip)