Ahok Lelang Pengelolaan Fasilitas Umum Jakarta ke Swasta

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggandeng pihak swasta untuk mengelola fasilitas umum di wilayahnya seperti gedung olahraga, taman, halte, sampai jembatan penyebrangan. Pasalnya, selama ini dana pengelolaan sarana-sarana tersebut sangat besar namun perawatan tak maksimal.

"Masalah gelanggang olahraga misal, semua GOR akan dikerjasamakan oleh pihak swasta. Jadi Pemda tidak perlu perlu merawat Rp 10-20 miliar," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Heru Budi Hartono.

Pilihan Redaksi Pengeboran MRT Dimulai Agustus, Disebut Tak akan Bikin Macet PT TransJakarta akan Tambah 51 Unit Bus Kejahatan Siber Warga China Marak di Jakarta, Salah Imigrasi? Pemprov Jakarta Akan Gugat Konsultan Terminal Rawamangun

Menurut Heru, selama ini dengan biaya sebesar itu, pengelolaan GOR tidak maksimal, bahkan cenderung berantakan. "WC juga bau enggak jelas," ujar Heru.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin kerjasama dengan swasta tersebut akan membuat masyarakat mendapatkan fasilitas yang lebih baik tanpa perlu menghabiskan banyak anggaran dari pemerintah. "Tidak ada biaya perawatan dari kami, dan semua pembinaan dititipkan pada mereka (swasta)," kata Ahok, sapaan akrab Basuki.

Selain dapat menghemat anggaran, pelelangan GOR terhadap pihak swasta juga dinilai dapat memperbaiki kualitas. "Jadi kalau kerjasama dengan swasta, gedungnya bisa bagus dan bertaraf internasional," ucap Heru.

Masyarakat, terutama pelajar, pun masih bisa mengakses fasilitas tersebut secara gratis. "Kalau ada swasta yang mau mengelola GOR ini, kami minta jatah saja berapa jam untuk anak sekolah," kata Heru.

Tak hanya gelanggang olahraga, Ahok juga akan melelang pengelolaan taman pada pihak swasta demi mendapatkan kualitas yang lebih baik agar masyarakat merasa nyaman, di samping juga untuk menghemat anggaran.

"Taman yang besar seperti Lapangan Bantengm pengelolaannya lebih baik kasih swasta. Contoh, sekarang untuk Taman Lapangan Banteng, biaya gaji, perawatan, macam-macam, bisa Rp 10 miliar lebih pertahun. Setiap mau perbaikan Rp 15-20 miliar lagi. Tiap tahun terus begitu," ujar Ahok.

Namun meski sudah menghabiskan biaya yang sangat besar, tetap saja masyarakat tidak bisa nyaman saat menggunakan fasilitas tersebut. "Saya mau tanya, kamu berani tidak malam-malam nongkrong di Lapangan Banteng? Tidak berani kan?" kata Ahok.

"Jadi kenapa tidak dilelangkan kepada swasta saja dengan perjanjian dia harus berani jamin 24 jam akan aman. Satpam, semua CCTV, semua dari dia. Seluruh warga DKI berhak masuk secara gratis dan Pemprov tidak keluar uang. Mana yang lebih menguntungkan?" ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.

Hal serupa juga akan dilakukan pada halte dan jembatan penyeberangan di seluruh Jakarta. "Saya kita orang Jakarta tidak peduli ini dikelola swasta atau siapa, yang penting bersih, aman, dan nyaman. Pertanyaannya itu tadi siapa swasta yang mau," ujar Ahok.

Proses pelelangan fasilitas umum di Jakarta ini diperkirakan berlangsung mulai Juni 2015 mendatang. (pit/agk)