Kerja Pansel Makin Berat setelah KPK Kalah Praperadilan

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Rabu, 27/05/2015 21:26 WIB
Kerja Pansel Makin Berat setelah KPK Kalah Praperadilan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (22/9). CNN Indonesia/Adhi WIcaksono
Jakarta, CNN Indonesia -- Kekalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang gugatan praperadilan melawan tiga tersangka memperberat pekerjaan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan. Aktivis antikorupsi Usman Hamid mengatakan, hal itu membuat setiap orang berpikir dua kali untuk mendaftar sebagai komisioner KPK.

"Orang sekarang jadi khawatir untuk daftar jadi komisioner KPK," ujar Usman dalam diskusi "Peranan Pansel KPK dalam Memilih Pimpinan KPK yang Berkualitas dan Berintegritas" di kawasan ‎Senopati, Jakarta, Rabu (27/5).

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini menilai sembilan Srikandi Pansel Capim KPK harus bekerja lebih keras dalam proses pemilihan calon pimpinan lembaga anti-rasuah ini. "Karena biasanya orang-orang baik itu maunya dilamar," tuturnya.


Pernyataan itu diamini Juru Bicara Pansel KPK Betti S. Alisjahbana. Betti mengakui perlu pendekatan anggota Pansel KPK terhadap orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi untuk menjadi pimpinan KPK.

"Jadi kami harus jemput bola. Jangan sampai nanti orang-orang yang bagus tidak ada yang daftar," ujar Betti.

Diketahui,‎ diterimanya gugatan praperadilan Hadi Poernomo ini membuat KPK kalah tiga kali dalam pertarungan dengan tersangka korupsi. Kekalahan yang paling mengejutkan publik adalah kekalahan pertama ketika status tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan dicabut akibat kalah digugat praperadilan.

Hal itu makin diperkuat ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penetapan tersangka masuk dalam ranah yang bisa digugat dalam sidang praperadilan.

Padahal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat menolak gugatan praperadilan tersangka sekaligus bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Jero Wacik, bekas Menteri Agama Suryadharma Ali, dan bekas Direktur PT Pertamina Suroso Atmomartoyo. Ketiganya menggugat lembaga antirasuah jauh sebelum MK mengeluarkan putusan.

Sebelumnya, Johan menegaskan putusan hakim untuk kasus Ilham akan menjadi pelajaran penting bagi tim lembaga antirasuah ketika menghadapi gugatan praperadilan para tersangka korupsi. (rdk)