MS Hidayat Jadi Ketua Tim Penjaringan Pilkada Kubu Ical

Jakarta, CNN Indonesia -- Selain menghasilkan tiga keputusan terkait isu kepartaian di internal Partai Golongan Karya, rapat konsolidasi yang digelar Aburizal Bakrie diakhiri dengan dipilihnya lima orang untuk mewakili kubu Aburizal sebagai tim penjaringan pilkada.

Aburizal Bakrie mengungkapkan tim tersebut dipimpin oleh Ketua Harian MS Hidayat serta didampingi oleh kader-kader yang berpengalaman di bidangnya.

"Sudah dibentuk tadi, ketuanya MS Hidayat sedangkan anggotanya Theo Sambuaga, Syarif Tjitjip Soetardjo, Aziz Syamsuddin, dan Nurdin Halid," kata Ical saat ditemui di Hotel Sultan, Selasa malam (2/6).

Pilihan Redaksi Konsolidasi Munas Riau, Agung Laksono Tak Tampak Pertemuan Ical-DPD I Bahas Putusan PN dan PTUN Kubu Agung Tuding Pertemuan Ical-DPD I Hanya Pencitraan Golkar Agung Laksono Tutup Mulut Soal Putusan PN Jakut

Ical berharap tim yang dia bentuk bisa segera bekerja dengan tim yang nantinya dibentuk oleh kubu Agung Laksono. Namun dia menegaskan, Agung jangan lagi melakukan tindakan melawan hukum yang bisa membuat kerja tim penjaringan tidak maksimal.

Menurutnya, jika pihak Agung tetap berkeras melakukan tindakan melawan hukum maka perundingan tidak akan bisa dilakukan. "Jika terus melanggar hukum bagaimana kita mau berunding," ujarnya.

"Jika mereka sudah bentuk tim dan sudah tidak melakukan kegiatan melanggar hukum lagi maka bisa dilakukan. Kita harapkan (dalam waktu dekat)," ujar Ical. (Baca: Ical: Musdalub Bali Tidak Melanggar Islah)

Sementara ditemui terpisah, Ketua Tim Penjaringan MS Hidayat mengungkapkan timnya akan mulai rapat pada Rabu malam (3/6) namun tempatnya belum ditentukan. Rapat tersebut dilaksanakan untuk membentuk kerangka kesepakatan sebelum bertemu dengan tim Agung.

"Kami akan mulai rapat untuk membentuk kerangka-kerangka kesepakatan sebelum bertemu dengan mereka," ujar Hidayat.

Sebelumnya dua kubu Partai Golkar telah menandatangani kesepakatan bersama di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla. Di atas surat islah tersebut tercantum empat poin kesepakatan.

Islah khusus itu ditandatangani bersama oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar dari kedua munas yang telah berlangsung, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, dengan disaksikan oleh Ketua Umum Partai Golkar ke-8 Jusuf Kalla dan segenap pengurus partai dari kedua kubu yang berselisih paham.

Dalam poin pertama kesepakatan islah khusus tersebut, keduanya sepakat untuk mementingkan kepentingan Partai Golkar sehingga akan muncul calon kepala daerah yang dapat diusung dalam Pilkada serentak 2015.

Kemudian, kedua pihak harus setuju untuk membentuk tim penjaringan bersama di daerah-daerah yang akan dilaksanakan Pilkada serentak 2015, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Ketiga, adapun calon yang akan diajukan harus memenuhi kriteria yang telah disepakati bersama (DPP Golkar Munas Bali dan Ancol)," ujar Jusuf Kalla.

Terakhir, saat pendaftaran calon kepala daerah yang diajukan Partai Golkar pada Juli 2015, usulan Partai Golkar harus ditandatangani oleh DPP Partai Golkar yang telah diakui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). (tyo/obs)