Posisi Ahok Masih Aman, DPRD Juga Cari Selamat

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang disuarakan oleh DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai tidak bakal bisa menjatuhkan Ahok dari jabatan. Kalangan DPRD juga harus banyak berhitung kalau hendak menggelindingkan HMP yang dapat berujung pada penggulingan Ahok.

Peneliti Cyrus Network, Hasan Nasbi, mengatakan posisi Ahok sejauh ini masih aman karena cara DPRD untuk menjatuhkan Ahok melalui jalur pengajuan HMP sangat berat untuk bisa diwujudkan. “Butuh 75 persen suara di DPRD untuk menyetujui HMP di paripurna, kalau hanya sekadar untuk mengusulkan memang cuma butuh minimal 20 anggota DPRD,” ujar Hasan kepada CNN Indonesia, Kamis (4/6).

Hasan menyatakan, sebelum pengusulan HMP dibawa ke rapat paripurna harus lebih dulu dibawa ke rapat pimpinan dewan untuk disetujui atau tidak. “Kalau Ketua DPRD-nya tidak mau menandatangani maka tidak bisa juga,” ucap Hasan. “Kan Ketua DPRD-nya Prasetyo dari PDIP, apa PDIP setuju HMP untuk Ahok,” lanjut dia. (Baca: Tiga Fraksi Menolak, Kemungkinan HMP atas Ahok Kecil)

Menurut Hasan, faktor lain yang membuat HMP sulit untuk disetujui di rapim dan paripurna yaitu adanya kekhawatiran dari kalangan DPRD sendiri terkait kasus-kasus yang sedang dibikin oleh Badan Reserse Kriminal Polri. “Sampai sekarang sudah ada beberapa, tiga atau empat dari DPRD DKI yang diperiksa Bareskrim, termasuk Lulung,” kata Hasan.

Pilihan Redaksi Ahok: Kalau Jadi HMP, Bagus Dong! Lulung: HMP ke Pemakzulan Sekitar Sebulan, Ahok Mundur Saja Lulung Sebut Ada Individu & Partai Beda Sikap soal HMP Ahok DPRD DKI Jakarta Kembali Bahas Nasib Ahok DPRD DKI Segera Gelar Paripurna Bahas Kelanjutan HMP

Hasan menyatakan para anggota DPRD juga menyadari bahwa mereka bisa dibidik oleh Mabes Polri sehingga kalangan dewan perlu banyak perhitungan kalau ingin mengajukan HMP ke gubernur. “Kasusnya bukan hanya soal UPS tapi ada kasus lain seperti pengadaan printer,” tuturnya. (Baca: Selain UPS, Polri Usut Korupsi Mesin Cetak dan Pindai)

Direktur Eksekutif Cyrus Network ini mengingatkan bahwa kalau DPRD sampai berani menggulirkan HMP dan nantinya hasilnya gagal maka akan menjadi bumerang bagi DPRD. “Selain mereka ingin selamat dari bidikan Bareskrim, anggota DPRD juga memikirkan bakal berhadapan dengan masyarakat Jakarta,” ujar Hasan.

Hasan menambahkan, saat ini banyak politikus atau partai politik yang tidak mau berkonfrontasi dengan publik. “Kita semua tahu dukungan masyarakat Jakarta ke Ahok sampai saat ini masih tinggi, ke DPRD malah tidak,” kata Hasan.

Pada pertengahan Maret lalu survei Cyrus Network menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Gubernur Ahok jauh lebih tinggi daripada DPRD DKI terkait dengan kisruh dana APBD antara Ahok-DPRD. Sebanyak 63 persen memihak Ahok dan yang memihak DPRD hanya 8,6 persen. Adapun sisanya sebanyak 28 persen mengaku hanya menonton kekisruhan saja.

Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga meyakini jika pengguliran HMP tak bakal berhasil dilakukan dalam rapat paripurna yang hingga saat ini belum diketahui kapan akan digelar.

Sejauh ini sebanyak tiga fraksi tak setuju dengan rencana pengguliran HMP yaitu Fraksi PDIP, NasDem, dan Hanura. Adapun Gerindra, PPP, Demokrat-PAN, Golkar, PKB, dan PKS memutuskan untuk tetap menggulirkan HMP. (Baca: Fraksi NasDem DPRD Tegas Tolak HMP untuk Ahok)

(obs)