Pemerintah Naikkan Tunjangan TNI dan Polri

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah telah menetapkan kenaikan anggaran untuk TNI dan Polri. "Sama besar kenaikannya, sudah diputuskan malah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/6).

JK mengatakan tunjangan ini hanya berupa insentif mendukung kesejahteraan personalia TNI dan Polri yang diyakini tidak akan bersinggungan.

Pilihan Redaksi Bentrok Kopassus-TNI AU, Momentum Revisi UU Peradilan Militer Polri Tuntut Kenaikan Tunjangan 60 Persen seperti TNI Jokowi Diminta Gunakan UU untuk Cari Pengganti Moeldoko Jokowi Diminta Tak Manfaatkan Tentara Lakukan Tugas Sipil

"Tunjangan kan kesejahteraan, sistem memang harus diperbaiki," kata JK menjelaskan. JK juga kembali menekankan poin peningkatan anggaran itu hanya pada tunjangan, bukan gaji pokok TNI dan Polri.

Kendati telah menetapkan putusan kenaikan anggaran, JK tidak tahu persis berapa besaran anggaran yang ditambah negara untuk TNI dan Polri.

Diwawancara secara terpisah, Kapolri Jendral Badroddin Haiti menyebut inginkan tunjangan kerja hingga enam puluh persen. Keinginan ini menimbang penambahan anggaran bagi prajurit TNI.

"Kan sama dengan TNI. TNI kan tunjangan kinerjanya dinaikkan 54-60 persen. Nah kita juga mengajukan hal yang sama," kata Badrodin di Kantor Wakil Presiden. (Baca juga: Bentrokan TNI AU-Kopassus akan Dibahas Panglima dan Menhan)

Sebelumnya, pada Rabu, 3 Juni, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena) Irjen Tito Karnavian menyebut Polri ada kenaikan tunjangan kinerja. Saat ini, kata Tito, mereka baru mendapat 33 persen.

Tito percaya jika tunjangan kinerja dinaikkan, kultur di kepolisian berubah lebih baik. Menurutnya, saat ini banyak pejabat di Polri berebut jabatan untuk mendapat uang lebih. Dia mengatakan, tunjangan-tunjangan lain juga dirasa masih kurang memadai. Salah satunya tunjangan bagi anggota di wilayah perbatasan. (adt)