Jokowi akan Umumkan Pengganti Moeldoko Dalam Waktu Dekat
Resty Armenia | CNN Indonesia
Senin, 08 Jun 2015 16:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan mengumumkan calon pengganti Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko dalam waktu dekat.
"Dalam waktu dekat. Masih dalam proses," ujar Jokowi di Rumah Makan Medan Baru, Jakarta Utara, Senin (8/6).
Terkait pergantian Panglima TNI, banyak pihak yang menyarankan agar panglima yang selanjutnya berasal dari TNI Angkatan Udara (AU) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu yang menyarankan adalah pengamat sosial dan politik Universitas Pertahanan Salim Said. (Baca Juga: Salim Said Harapkan Panglima TNI Baru Dari Kalangan AU)
Dalam pasal 13 ayat 4 disebutkan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Sejauh ini pergantian panglima TNI sudah dilakukan secara bergiliran.
Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan bahwa penunjukan orang nomor satu dalam institusi TNI itu menjadi kewenangan penuh Presiden.
"Perlu saya sampaikan, semua pertimbangan yang masuk kepada saya adalah hak prerogatif Presiden. Tunggu saja," kata dia.
Ia pun belum menyebutkan apakah akan menggunakan sistem rotasi seperti yang dilakukan presiden sebelumnya atau tidak. "Ini hak prerogatif presiden," ujar dia menegaskan.
Sebelumnya, Moeldoko menyampaikan adanya kemungkinan keterlibatan TNI atas nama-nama yang nantinya akan menjadi pengganti dirinya setelah pensiun pada 1 Agustus mendatang. Kendati demikian, lanjut Moeldoko, keterlibatan tersebut hanya bersifat saran yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. (Lihat Juga: Panglima TNI Moeldoko Sepakat Penggantinya Tak Harus dari AU)
"Kalau pun ada keterlibatan TNI, dalam bentuk saran dan masukan kepada presiden," ujar Moeldoko di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6).
Ia pun enggan berkomentar lebih lanjut saat ditanyai apa saja saran dan kriteria panglima TNI yang disampaikan kepada Presiden Jokowi. Tak lupa, ia pun menekankan pemilihan calon pengganti dirinya merupakan kewenangan Presiden Jokowi seutuhnya.
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan pengganti Moeldoko tak harus dari Angkatan Udara. Penunjukan bergantung pada kebutuhan politik pertahanan Presiden Jokowi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan Presiden Jokowi belum menentukan pengganti Moeldoko. Meski demikian, ia berpendapat, jabatan nomor satu di TNI itu seharusnya diserahkan kepada KSAU Marsekal Agus Supriatna. Selain itu, kepala staf yang lain adalah KASAD Jenderal Gatot Nurmatyo dan KASAL Laksamana Ade Supandi.
Ketua DPR Setya Novanto mengatakan bahwa hingga kini belum ada satupun nama calon Panglima TNI yang diserahkan pemerintah ke DPR. Pemilihan Panglima TNI, kata dia, merupakan hak prerogatif Jokowi selaku presiden dan tidak harus bergiliran antar angkatan. Menurut dia, yang penting kriteria calon Panglima TNI harus cocok dengan kepentingan yang dibutuhkan.
“Pada akhirnya akan diseleksi oleh DPR, diterima atau ditolak. Tapi semua mekanisme pemilihannya kami serahkan ke Presiden," kata dia.
Jenderal Moeldoko yang menjabat Panglima TNI saat ini berasal dari Angkatan Darat. Sebelumnya jabatan itu diemban oleh Laksamana Agus Suhartono dari Angkatan Laut. (utd)
"Dalam waktu dekat. Masih dalam proses," ujar Jokowi di Rumah Makan Medan Baru, Jakarta Utara, Senin (8/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan bahwa penunjukan orang nomor satu dalam institusi TNI itu menjadi kewenangan penuh Presiden.
Ia pun belum menyebutkan apakah akan menggunakan sistem rotasi seperti yang dilakukan presiden sebelumnya atau tidak. "Ini hak prerogatif presiden," ujar dia menegaskan.
Sebelumnya, Moeldoko menyampaikan adanya kemungkinan keterlibatan TNI atas nama-nama yang nantinya akan menjadi pengganti dirinya setelah pensiun pada 1 Agustus mendatang. Kendati demikian, lanjut Moeldoko, keterlibatan tersebut hanya bersifat saran yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. (Lihat Juga: Panglima TNI Moeldoko Sepakat Penggantinya Tak Harus dari AU)
"Kalau pun ada keterlibatan TNI, dalam bentuk saran dan masukan kepada presiden," ujar Moeldoko di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6).
Ia pun enggan berkomentar lebih lanjut saat ditanyai apa saja saran dan kriteria panglima TNI yang disampaikan kepada Presiden Jokowi. Tak lupa, ia pun menekankan pemilihan calon pengganti dirinya merupakan kewenangan Presiden Jokowi seutuhnya.
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan pengganti Moeldoko tak harus dari Angkatan Udara. Penunjukan bergantung pada kebutuhan politik pertahanan Presiden Jokowi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan Presiden Jokowi belum menentukan pengganti Moeldoko. Meski demikian, ia berpendapat, jabatan nomor satu di TNI itu seharusnya diserahkan kepada KSAU Marsekal Agus Supriatna. Selain itu, kepala staf yang lain adalah KASAD Jenderal Gatot Nurmatyo dan KASAL Laksamana Ade Supandi.
Ketua DPR Setya Novanto mengatakan bahwa hingga kini belum ada satupun nama calon Panglima TNI yang diserahkan pemerintah ke DPR. Pemilihan Panglima TNI, kata dia, merupakan hak prerogatif Jokowi selaku presiden dan tidak harus bergiliran antar angkatan. Menurut dia, yang penting kriteria calon Panglima TNI harus cocok dengan kepentingan yang dibutuhkan.
“Pada akhirnya akan diseleksi oleh DPR, diterima atau ditolak. Tapi semua mekanisme pemilihannya kami serahkan ke Presiden," kata dia.
Jenderal Moeldoko yang menjabat Panglima TNI saat ini berasal dari Angkatan Darat. Sebelumnya jabatan itu diemban oleh Laksamana Agus Suhartono dari Angkatan Laut. (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK