DPR Minta Pergantian Panglima Tak Ricuh Layaknya Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berharap agar tidak terjadi kontroversi jelang pergantian Panglima TNI. Diketahui, Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun dari jabatannya pada 1 Agustus mendatang.

"Yang paling penting, saya ingin pergantian panglima TNI tidak menciptakan hiruk pikuk kontroversi seperti pergantian Kapolri," ujar Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6).

Sebagaimana diketahui, dalam pemilihan Kapolri Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sehari usai usulan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Budi Gunawan mengajukan praperadilan dan menang. Meski demikian, Jokowi tidak melantiknya.

Jokowi lalu menunjuk Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. Hiruk pikuk tetap berlangsung. Masih ada DPR yang meminta agar Budi Gunawan sebagai Kapolri usai memenangkan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hiruk pikuk baru berakhir setelah Jokowi resmi mengusulkan lagi Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri. (Baca juga: BG Wakapolri, Jokowi: Saya Perintahkan Kapolri Perkuat Kerja)

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan agar proses pergantian panglima TNI dapat dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ada dan tertulis di dalam perundang-undangan.

"Sepanjang mengacu ke peranturan perundang-undangan, itu akan menutup segala macam bentuk kontroversi atau hiruk-pikuk," tuturnya.

Pilihan Redaksi Istana Sebut Panglima TNI Pengganti Moeldoko Tak Harus AU Jokowi Diminta Gunakan UU untuk Cari Pengganti Moeldoko Panglima TNI Moeldoko Sepakat Penggantinya Tak Harus dari AU Raker DPR, Moeldoko Tak Bahas Penunjukan Panglima TNI

Selain itu, Mahfudz mengatakan Presiden Joko Widodo masih memiliki waktu yang cukup dalam menentukan siapa calon pengganti Jenderal Moeldoko. ‎Memang, Jokowi selaku presiden memiliki kewenangan seutuhnya dalam menentukan calon panglima TNI.

Jabatan panglima tersebut, sebut Mahfud harus diisi oleh perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf Angkatan. Hingga saat ini, Presiden Jokowi memang belum menyerahkan nama calon panglima TNI kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Ada tiga nama beredar yang menjadi calon kuat panglima TNI selanjutnya. Mereka adalah Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, ‎Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Tiga kepala staf kita yang ada, semuanya punya kompetensi, track record dan kemampuan yang sama dan relatif berimbang," tuturnya. "Siapapun calon panglima itu tetap akan punya kemampuan menerapkan trimarta terpadu," ucap Mahfudz. (Baca juga: Menteri Tedjo Sebut 3 Kepala Staf Berpeluang Ganti Moeldoko) 

Hal itu disampaikannya karena banyaknya pihak yang berharap panglima TNI selanjutnya berasal dari Angkatan Udara. Diketahui, Panglima TNI saat ini Jenderal Moeldoko adalah perwira tinggi Angkatan Darat. Ia menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang berasal dari Angkatan Laut.

Memang, dalam Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,‎ panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. (Baca juga: Jelang Pensiun, Moeldoko Bagi 55 Ribu Jam Tangan ke Prajurit) 

Sebelumnya, ada nama Marsekal Djoko Suyanto, perwira ‎Angkatan Udara yang menjabat jadi Panglima TNI. Kemudian, sejauh ini ada dua nama dari unsur Angkata Laut yang pernah menjadi Panglima yakni Laksamana Widodo Adi Sutjipto dan Laksmana Agus Suhartono. Diketahui selama ini jabatan TNI memang jauh didominasi oleh jenderal Angkatan Darat.

(hel)