Tak Ada 'Mahar Politik' di PDIP untuk Calon Kepala Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Isu soal 'mahar politik' yang harus dibayar jika mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dibantah keras oleh para kadernya. Salah satu kader senior, Tjahjo Kumolo, mengungkapkan jika semua yang dilakukan di PDI Perjuangan diraih menggunakan asas gotong royong.

"Semangat gotong rotong ya, sejak saya jadi sekretaris jenderal tidak pernah ada rekomendasi yang kami pungut biaya. Namun untuk survei kampanye dan pergerakan partai dilakukan gotong royong," kata Tjahjo saat ditemui di Jakarta, Senin malam (8/6).

Pilihan Redaksi PDIP Dukung Audit KPU Demi Kelancaran Pilkada Megawati dan PDIP Masih Mau Jadi Tameng, Ahok Aman Ditentang, Rencana Ahok Penjarakan Gelandangan dan Pengemis Salim Said: Jangan Terlalu Dewakan Bung Karno

"Tidak ada (mahar politik), semuanya gotong royong," Tjahjo menegaskan.

Tjahjo menambahkan jika gotong royong telah menjadi komitmen dari partai pemenang pemilu 2014 tersebut, bahkan semua partai pun pasti sama. Menurutnya, PDI Perjuangan ingin agar kader mereka menang dalam pemilu yang demokratis.

"Saya kira itu komitmen partai politik yang dianut oleh PDI Perjuangan, kami ingin kader menang untuk pemilu yang demokratis," kata Menteri Dalam Negeri tersebut.

Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun menegaskan hal serupa jika tidak ada yang namanya 'mahar politik' di tubuh PDI Perjuangan. Menurut pria berambut putih tersebut, jika mereka mengajukan mahar sama artinya dengan mereka melakukan tindak korupsi.

"Tidak ada itu, mungkin maksudnya pembiayaan kampanye. Jika mahar jangan dibayar, nanti disangka korupsi," ujar Ganjar.

Dia pun menegaskan dirinya pernah maju pilkada dengan diusung oleh PDI Perjuangan dan tidak pernah sekalipun dia membayar sejumlah uang ke partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

"Saya pernah maju pilkada, saya tak pernah bayar mahar dan tidak pernah bayar mahal," ujarnya tegas. (tyo)