DPR Akan Sayembarakan Pembangunan Gedung Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Roem Kono mengatakan pihaknya akan melakukan sayembara terkait dengan pembangunan gedung. Namun, hingga kini ia belum bisa memastikan kapan sayembara itu dimulai.

"Belum ada (penunjukan konsultan), nanti akan disayembarakan. Itu masalah teknis lah," kata Roem kepada CNN Indonesia, Kamis (11/6).

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, parlemen telah membentuk Tim Reformasi DPR RI yang dipimpin Wakli Ketua DPR RI Fahri Hamzah. BURT, kata Roem, hanya akan membahas satuan anggaran secara umum dan tidak sampai pada pengadaan barang/jasa.

"Kami tidak sampai (mengatur anggaran) satuan tiga. Saya tidak mau hanya bicara gedung, masalahnya kami ingin mengelola seluruh komplek parlemen. Ada lapang demokrasi, jadi yang demo itu tidak dijalan, kami fasilitasi," ujarnya.

Pilihan Redaksi PAN: Dana Aspirasi Miliaran Bentuk Peduli Partai pada Rakyat Fahri Bantah Proyek Gedung DPR Jadi Bancakan Pimpinan DPR Ingin Renovasi Gedung, Kemenkeu Belum Diajak Konsultasi DPR Tertutup Soal Anggaran Pembangunan Fasilitas Parlemen

Terkait pendanaan, hingga kini, kata Roem, belum ada pembahasan dan nominal anggaran yang sudah dialokasikan. Pendanaan, rencananya akan diserahkan penuh kepada Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Saya ingin pastikan itu semuanya berjalan transparan dengan pengguna anggaran sekjen. Komplek DPR perlu dikelola dan diberikan akses luas bagi rakyat dan DPR perlu menyediakan ruang demokrasi yang layak," tegasnya.

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti menjanjikan agar transparansi anggaran untuk tujuh langkah pengembangan kompleks parlemen dapat terjaga. Hal tersebut disampaikannya usai dari acara peresmian rencana dibangunnya alun-alun Demokrasi di Kompleks Parlemen, yang menjadi salah satu proyek di komplek DPR.

Diketahui, rencana tersebut merupakan langkah pertama dari tujuh langkah pengembangan tersebut. "Transparansinya akan terus dijaga," ujar Winan, kemarin.

Ia pun memberikan contoh diaplikasikannya sistem transparansi oleh sekretariat jenderal DPR melalui diupdatenya rencana dan perkembangan anggaran untuk rencana belanja umum 2016 di website. Kendati demikian, Winan mengatakan hal tersebut belum dapat dilakukan karena memang belum adanya anggaran bahkan pagu anggaran untuk tujuh langkah tersebut.

"Belum ada anggaran. Masih assessment," ungkapnya.

Hal serupa diutarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPR Achmad Juned, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Menurutnya pagu tersebut belum dibentuk karena masih belum diketahui secara detil apa saja yang akan menjadi kebutuhan untuk tujuh langkah tersebut.

"Belum-belum. Kami kerjakan dulu masukan-masukan yang masuk melalui FGD (Forum Group Discussion), setelah itu baru anggaran," jelas Juned. (pit/pit)