Kurang Biaya Penyidikan, Polri Tambah Anggaran 5 Triliun

Rinaldy Sofwan | CNN Indonesia
Sabtu, 13 Jun 2015 03:45 WIB
Selama ini anggaran penyelidikan dan penyidikan Polri masih berada dalam kisaran 36 persen dari angka yang sesungguhnya dibutuhkan.
Kapolri Badrodin Haiti (kiri) bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin bersiap mengikuti acara
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan akan meningkatkan alokasi anggaran Polri tahun depan sebesar Rp 5 triliun.

"Pagu indikatifnya Rp62 triliun dari (tahun) sebelumnya, Rp57 triliun," kata Badrodin di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (12/6).

Badrodin menjelaskan, peningkatan ini diperlukan karena masih kurangnya anggaran penyidikan dan penyelidikan Polri. "Banyak hal yang harus kami lakukan, termasuk bagaimana kami meningkatkan upaya penegakkan hukum."

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, selama ini anggaran penyelidikan dan penyidikan Polri masih berada dalam kisaran 36 persen dari angka yang sesungguhnya dibutuhkan. Karena itu, Polri berupaya untuk meningkatkan anggaran tersebut secara bertahap.

"Tentu tidak bisa sekaligus kami penuhi 100 persen. Tapi paling tidak ada peningkatan yang kami lakukan untuk 2016," ujarnya.

Mantan Asisten Perencanaan Kapolri Inspektur Jenderal Tito Karnavian juga menyatakan hal serupa. Lebih spesifik, Tito yang kini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya ini mengatakan, Polri kekurangan biaya untuk menangani kasus-kasus korupsi yang ada di daerah.

Tahun ini misalnya, kata Tito, Polri mempunyai anggaran Rp 208 juta untuk setiap kepolisian sektor, kepolisian resor, dan kepolisian daerah. Biaya tersebut hanya cukup untuk menangani dua kasus.

"Kalau anggaran Mabes Polri mungkin lumayan memadai, tapi kalau untuk tingkat polres dan polsek biaya penyidikannya kurang,” kata Tito di Kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Jakarta, awal Maret lalu.

Hal ini juga dibenarkan oleh Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrahman. “Sampai saat ini baru 30 persen dari anggaran yang dibiayai negara. Sisanya dari siapa? Apakah kalau habis maka Polri tidak membuka lagi laporan masyarakat?” kata Hamidah. (sur)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER