Tragedi Angeline, Pemerintah Dinilai Belum Berpihak pada Anak

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam upaya perlindungan anak. Ini terlihat dari anggaran yang dikucurkan untuk perlindungan anak.

"Anggaran yang dikucurkan kepada KPAI di seluruh Indonesia hanya Rp 12 miliar, dan itupun dipotong lagi Rp 4,4 miliar untuk operasional," kata Erlinda saat diskusi "Angeline Wajah Kita" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/6).

Menurutnya, dengan besaran anggaran demikian, akan sangat sulit melakukan pengawasan terkait perlindungan anak di seluruh Indonesia. Belum lagi, kata Erlinda, anggaran tersebut masih sering dipotong dengan berbagai alasan.

Pilihan Redaksi Ibu Angkat Angeline Suruh Agus Gali Lubang Dekat Kandang Ayam Almarhum Angeline, Jadi Pelopor Perlindungan Anak Angeline Bisa Jadi Dibunuh di Belakang Rumah Tanpa Ketahuan Tersangka Pembunuh Angeline Sebut Soal Imbalan Rp 2 Miliar Keterlibatan Margriet Makin Terang di Pembunuhan Angeline Agustinus Masih Sembunyikan Banyak Misteri Kematian Angeline

"Kalau bangun infrastruktur, pemerintah bisa keluarkan triliunan. Sementara, untuk perlidungan anak anggarannya minim sekali. Padahal, mereka ini aset bangsa. Keseriusan pemerintah sebenarnya sudah sampai mana?" katanya.

Senada dengan Erlinda, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq berpendapat politik anggaran pemerintah belum berpihak pada perlindungan anak. Ia mengatakan anggaran kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang hanya mencapai sekitar Rp 200 miliar sangat memprihatinkan.

Karenanya, ia berpendapat harus ada kerja sama dengan kementerian lain dalam hal perlindungan anak. Misalnya, kerja sama dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) yang punya anggaran sekitar Rp 400 triliun.

"Kemendikbud juga bisa buat program di bidang perlindungan anak. Apalagi, pembentukan karakter bangsa 'kan lewat kemendikbud," katanya.

Asisten Deputi bidang Anak Berhadapan dengan Hukum Kementerian PPPA Ali Khasan mengatakan anggaran yang dialokasikan untuk KPAI telah proporsional, sesuai dengan anggaran yang dimiliki kementerian PPPA. "Lagipula, dalam penyusunan anggarannya, kami telah melibatkan pihak KPAI," katanya.

Dengan anggaran minim, Ali berpendapat harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar pengawasan untuk perlindungan anak dapat berjalan lebih intensif. "Sejauh ini, kami telah lakukan koordinasi dengan pemda, setidaknya dua kali dalam setahun," katanya.

Di sisi lain, Erlinda menyarankan agar pemerintah memasang iklan layanan masyarakat berupa edukasi pola pengasuhan yang baik. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat sadar dan mempraktikkannya.

"Paling tidak, pasang iklan selama tiga menit. Kita tahu, anak-anak mudah sekali meniru. Dengan adanya iklan itu, diharapkan mereka jadi tahu seperti apa seharusnya mereka diperlakukan oleh orangtuanya," katanya. (ded/ded)