Jakarta, CNN Indonesia -- Kapala Polri Jenderal Badrodin Haiti menyebutkan bahwa pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hak pribadi anggotanya. Ia mendorong anggotanya yang dianggap matang dari segala lini untuk memimpin lembaga antirasuah itu.
"Itu kan hak pribadi. Kami hanya mendorong yang kami anggap mampu dari segi kompetensi, integritas, kematangan usia, tentu kami dorong. Tapi masalah mendaftar apa tidak itu diserahkan pada urusan pribadi. Memenuhi syarat atau tidak, itu urusan Pansel yang menyeleksi. Bukan urusan polisi," ujar Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/6).
Hal itu disampaikan setelah sebelumnya ia menyatakan telah menyiapkan dua nama anggota yang masih aktif menjadi anggota Polri yaitu Irjen Yotje Mende dan Irjen Syahrul Mamma. Selain dua nama itu, Badrodin juga mengaku menyiapkan satu nama purnawirawan Polri, yaitu Benny Mamoto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, dalam hal ini, polisi tidak mengajukan anggotanya untuk mendaftar, melainkan hanya mendorong agar anggotanya bersedia menjadi pimpinan lembaga antirasuah.
"Kan semua elemen masyarakat punya hak yang sama. Wartawan kan juga boleh. Kemudian TNI juga boleh. PNS juga boleh. Siapa saja yang merasa memenuhi syarat silakan (mendaftar), nanti diseleksi," kata dia.
Badrodin yakin tiap orang memiliki komitmen yang berbeda. Namun, hal itu sudah menjadi tugas tim Pansel untuk mengukur dan memilah siapa calon yang memiliki komitmen terkuat dalam upaya memberantas korupsi.
Badrodin menegaskan, siapa saja anggotanya yang terpilih harus rela mengundurkan diri dari jabatannya di institusi kepolisian. "Pasti harus mengundurkan diri dari Polri. Harus independen," ujar dia.
Badrodin tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana pencalonan anak buahnya ini. Namun, sebelumnya, saat berbincang dengan CNN Indonesia di Mabes Polri, dia menyatakan keberadaan anggota Polri di KPK akan memperkuat lembaga hukum yang bertugas khusus memberantas korupsi itu.
Selain itu, jika KPK dipimpin oleh seseorang berlatar kepolisian, kedua lembaga penegak hukum pun dapat bersinergi lebih baik. "Sehingga tujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi pun dapat tercapai dengan lebih baik," ujarnya.
Badrodin pun menyatakan tidak akan merasa dirugikan jika anggota Polri yang memutuskan untuk berlabuh ke KPK adalah salah satu perwira berkualitasnya. "Menurut saya sama saja, itu kan bagian dari pilihan."
"Apakah di Polri atau di KPK itu sama-sama mengabdi kepada negara, sama saja," katanya menegaskan.
Di luar konteks pencalonan, Badrodin juga menyatakan Panitia Seleksi Pimpinan KPK (Pansel) meminta Polri untuk memberikan masukan-masukan. "(Pansel minta diberi masukan) kira-kira calon komisioner pimpinan KPK itu yang bagaimana," kata Badrodin.
Selain itu, dia mengatakan, Pansel meminta Polri untuk melakukan penelitian terhadap rekam jejak para calon yang dinominasikan.
(pit/pit)