Jakarta, CNN Indonesia -- Tentara Nasional Indonesia mendesak pemerintah RI segera mengajukan nota protes ke Malaysia terkait pelanggaran udara yang kerap dilakukan pesawat tempur negeri itu. (Baca:
TNI Geram, Pesawat Tempur Malaysia Masuk Ambalat 9 Kali)
Pelanggaran wilayah udara khususnya terjadi di langit Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Hal ini membuat TNI khawatir Blok Ambalat akan mengalami nasib serupa dengan Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas dari RI dan jatuh ke tangan Malaysia.
“Jika pemerintah tak melayangkan nota protes ke Malaysia, maka bisa terjadi seperti Sipadan dan Ligitan. Alasan Malaysia (dalam kasus Sipadan dan Ligitan) adalah karena mereka melintasi wilayah tersebut dan kita biarkan,” kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya kepada CNN Indonesia, Selasa malam (16/6).
“Saat itu mereka lewat (wilayah Sipadan-Ligitan) tapi kita tidak protes dan akhirnya mereka lewat lagi dan lagi," ujar Fuad.
Ia menegaskan TNI tak mau kasus serupa terulang pada Blok Ambalat. Fuad menyatakan kemungkinan Malaysia mengincar Ambalat untuk diambil alih dari Indonesia, tetap ada.
TNI yakin Angkatan Bersenjata Diraja Malaysia mencatat bagaimana dan berapa kali mereka melintas di wilayah Indonesia dan tak diprotes oleh pemerintah RI. (Baca juga:
JK Pertanyakan Maksud Malaysia Masuk Perairan Ambalat)
Menurut Fuad, bukan cuma zona udara Ambalat saja yang pernah dilintasi oleh pesawat tempur Malaysia, melainkan masih banyak lagi wilayah lain di Indonesia. Modus Malaysia, kata dia, ialah mencoba masuk dari tepi perbatasan Indonesia.
“Dia terbang di perbatasan Malaysia-Indonesia tapi berat (terbang masuk) ke Indonesia sedikit. Seperti itu motifnya,” kata dia.
Malaysia hanya berani masuk Indonesia jika wilayah udara Kalimantan dan Sulawesi tak dijaga. “Jika pesawat kita ada di sana, mereka tak mau melakukan itu. Namun jika mereka tahu tak ada pesawat di Tarakan, mereka masuk. Kalau kita kejar dari Jawa, mereka keburu hilang," ujar Fuad.
Tiap ada pelanggaran, TNI langsung mengirim surat ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Menteri Luar Negeri. (Baca
TNI: Pemerintah Harus Ajukan Protes Diplomatik ke Malaysia)
“Jika tak ada nota protes, peluang Malaysia untuk katakan ‘Ini daerah saya' seperti pada kasus Sipadan dan Ligitan cukup besar. Mereka lalu bangun infrastruktur di sana, termasuk penduduknya," ujar jenderal bintang dua tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Simak selengkanya Fokus:
Kusut Perbatasan Indonesia-Malaysia Sejak dekade 1960-an, Indonesia dan Malaysia kerap bersitegang terkait Blok Ambalat. Puncak perseteruan terjadi pada 2002 ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia pada sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di Blok Ambalat.
Blok Laut Ambalat memiliki luas wilayah sekitar 15 kilometer persegi dan terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, dekat perbatasan antara Sabah, Malaysia, dengan Kalimantan Timur. Blok Ambalat menyimpan kekayaan tambang bawah laut, utamanya minyak, meski tidak semua wilayah di blok ini kaya akan minyak mentah.
Untuk mencegah jet tempur Malaysia 'gentayangan' di Ambalat, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara kini menggelar Operasi Sakti di sekitar Blok Ambalat. Kedua matra TNI itu menurunkan alat utama sistem persenjataan mereka seperti tiga kapal perang (KRI), dua pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30, dan tiga F-16 Fighting Falcon.
(agk)