DPRD DKI Diimbau Tak Bawa Kepentingan dalam Pansus Angket

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budihartono mengimbau agar pembentukan panitia khusus aset oleh DPRD DKI Jakarta tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

Menurut Heru, keberadaan pansus aset bentukan DPRD harus bertujuan untuk membantu kepentingan Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, bekas Wali Kota Jakarta Utara itu menghimbau agar DPRD dapat menjalankan tugas pansus aset secara baik kedepannya.

"Asal tidak didomplengi kepentingan-kepentingan lain sih bagus (pembentukan pansus aset). Mereka harus membela kepentingan Pemprov DKI. Saya sebagai Kepala BPKAD tidak akan mundur kalau itu (aset) memang tertera dalam daftar aset Pemprov DKI. Buktikan di pengadilan kalau itu aset orang lain," ujar Heru.

Pilihan Redaksi Rombak Direksi, Ahok Pasang Target Bank DKI IPO di 2017 Dewan Nilai Ahok-Djarot Buruk Kelola Aset Ibu Kota Djarot: Rumah Susun jadi Prioritas Pembangunan Jakarta 2017 Ahok Akui Buruknya Manajemen Aset Ibu Kota

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah menyampaikan kritiknya atas buruknya manajemen aset milik Pemprov DKI Jakarta selama ini. Untuk membantu Pemprov DKI dalam melakukan manajemen aset yang lebih baik, Prasetyo mengatakan akan membentuk sebuah panitia khusus aset beberapa waktu ke depan.

Politisi PDIP itu menargetkan munculnya perbaikan dan efisiensi penggunaan aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta dari pembentukan pansus angket tersebut.

"Saya langsung ke lapangan, kok banyak (aset) yang berubah fungsi. Nama-nama aset juga banyak yang tidak benar. Kita akan luruskan semuanya ini, mumpung kepemimpinan DPRD masih di tangan saya," ujar Prasetyo.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun telah mengakui adanya masalah dalam manajemen aset selama ini. Untuk mengatasi kehilangan aset Pemprov DKI di masa depan, Ahok bahkan mengatakan akan bermain kasar dalam mengamankan aset-aset kedepannya.

"Memang dari dulu karut-marut (manajemen aset milik Pemprov DKI Jakarta). Makanya, sekarang kita lagi benahi. Kita mulai ambil alih (beberapa aset) untuk jadi RPTRA, untuk jadi rumah susun. Persoalannya sekarang semua tanah diduduki orang," kata Ahok. (hel)