Agun Gunandjar Punya Empat Alasan Tolak Dana Aspirasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat paripurna pembahasan mekanisme usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) hingga kini masih berlangsung di Gedung DPR. Dalam perjalanannya, beberapa kali sempat terdengar teriakan interupsi penolakan dari beberapa anggota dewan.

Salah satu yang lantang mengemukakan penolakannya adalah anggota fraksi Partai Golongan Karya Agun Gunandjar. Dalam penolakannya, Agun menyampaikan empat poin yang membuat dia menolak UP2DP atau yang biasa disebut dana aspirasi.

Pilihan Redaksi DPR: Aspek Yuridis Jadi Pertimbangan Penting Dana Aspirasi Megawati Perintahkan Fraksi PDIP Tolak Dana Aspirasi NasDem-Hanura Tak akan Gunakan Dana Aspirasi DPR NasDem Minta Jokowi Tolak Dana Aspirasi

Poin pertama yang menjadi alasan penolakan adalah soal prinsip rancangan. Agun mengungkapkan, implementasi dana aspirasi dikhawatirkan tidak adil lantaran komposisi anggota dewan tidak merata di seluruh Indonesia.

"Komposisi anggota dewan yang berjumlah 560 tidak bisa direpresentasikan ke seluruh provinsi, akan ada ketimpangan yang berat," kata Agun di ruang rapat paripurna, Selasa (23/6).

Poin kedua adalah Agun merasa dana aspirasi tak akan membuat kerja anggota dewan di daerah pemilihan menjadi lebih ringan. Malah, kata Agun, dana aspirasi akan memberatkan karena tanpa dana aspirasi saja program yang harus dikerjakan oleh anggota dewan sudah banyak. Belum lagi masalah kapitalisasi yang sangat besar.

Poin ketiga, Agun khawatir jika dana aspirasi disetujui maka pekerjaan sebagai anggota DPR RI akan dianggap sebagai jabatan yang elit, begitu menggiurkan dan menjanjikan. "Kapitalisasi tak bisa dihindari, akan ada sikut-sikutan," katanya.

Sementara poin terakhir, Agun menegaskan anggota dewan tak akan bisa lepas dari kebijakan subjektif partai pengusungnya. Menurut Agun, dana aspirasi akan digunakan anggota dewan agar bisa mendapat dukungan di pemilu selanjutnya.

"Politisasi dan investasi agar terpilih kembali di pemilihan kedepan akan menutup kesempatan bagi kader muda," katanya.

Karenanya, Agun pun menegaskan diri menolak dana aspirasi dan mengancam untuk melakukan walk out seandainya pengambilan keputusan akan diambil secara voting. "Saya akan keluar seandainya pengambilan keputusan tetap diambil," katanya.

Rencananya, duit Rp 20 miliar akan dijadikan pagu anggaran bagi setiap anggota dewan untuk merealisasikan UP2DP setiap tahunnya. Dengan total 560 anggota dewan, maka dana sebesar Rp 11,2 triliun diperebutkan untuk masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan menjadi platform perealisasian pembangunan dapil. (meg)