NasDem-Hanura akan Walk Out di Paripurna Dana Aspirasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Paripurna DPR siang ini, Selasa (23/6), akan membahas soal usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau yang biasa disebut dana aspirasi. Anggota Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) Miryam S Haryani mengatakan, fraksinya akan walk out saat pembahasan tersebut.

Alasannya, walk out merupakan bentuk penolakan terhadap realisasi atas penggelontoran dana aspirasi anggota dewan senilai total Rp 11,2 triliun. "Kami akan walk out. Yang pertama kami kasih argumen dulu," ujar Miryam, Selasa (23/6).

Pilihan Redaksi Ketua MPR Setuju Dana Aspirasi Asal Daerah Ajukan Proposal PAN Minta Penjelasan Ketua Tim Dana Aspirasi DPR Roy Salam: Dana Aspirasi untuk Pertahankan Dukungan di Dapil Dana Aspirasi Dinilai Rusak Sistem Pemilu

Menurut Miryam, salah satu alasan penolakan Hanura terhadap dana aspirasi adalah kemungkinan terjadi kesenjangan pembangunan di antara 77 daerah pemilihan anggota dewan. Hanura menyebut dana aspirasi hanya demi kepuasan pribadi para wakil rakyat.

"Ini syahwat yang ditonjolkan," ucapnya.

Penolakan terhadap dana aspirasi tidak hanya dilakukan Fraksi Hanura. Hal serupa dilakukan juga oleh Fraksi NasDem. Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G. Plate menuturkan, Fraksi NasDem siap walk out.

Menurut Johnny, langkah tersebut diambil karena melanggar prinsip. "Besok pasti akan interupsi. Kalau kalah, kami walk out," ucap Johnny.

Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat mengatakan, dirinya bersama anggota Fraksi NasDem tidak akan meyakinkan fraksi lain untuk turut menolak realisasi dana aspirasi. NasDem akan menyampaikan sekaligus mengingatkan secara jelas mengenai tiga hal yang menjadi kewenangan DPR, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran.

"Kalau ngotot menggolkan dana aspirasi, tidak apa-apa. Kami tidak akan pakai karena kami sudah menolak," ucapnya.

Siang ini, anggota dewan akan menggelar rapat paripurna untuk membahas draf peraturan DPR tentang UP2DP. Selama kurang lebih dua minggu, draf peraturan tersebut dibahas dan dirampungkan panitia kerja UP2DP di Badan Legislasi (Baleg) pimpinan Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim UP2DP Taufik Kurniawan mengatakan, rapat paripurna siang ini bukan untuk mengambil keputusan menerima atau menolak realisasi dana aspirasi tersebut. Karena rencana UP2DP telah dibacakan dan disahkan dalam rapat paripurna pada 17 Februari dan 20 Mei 2015.

Rencananya, Rp 20 miliar akan dijadikan pagu anggaran bagi setiap anggota dewan untuk merealisasikan UP2DP setiap tahun. Dengan total 560 anggota dewan, maka dana sebesar Rp 11,2 triliun tengah diperjuangkan untuk masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk menjadi platform perealisasian pembangunan dapil. (rdk)