Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Geledah Kantor PLN

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penggeledahan di dua lokasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 21 gardu induk PLN tahun anggaran 2011-2013 yang menjerat Dahlan Iskan sebagai tersangka. Penggeledahan dilakukan bersamaan dengan tim penyidik Kejaksaan Agung yang juga melakukan penggeledahan terkait kasus mobil listrik di Kementerian BUMN.

Menurut Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Waluyo, penggeledahan dilakukan di Gedung Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat, Jakarta, dan juga Kantor Dirjen Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pilihan Redaksi Berstatus Tersangka, Dahlan Mengaku Hanya Pengusul Proyek Percepat Proyek Gardu, Dahlan Minta DP Kontraktor Ditambah Dahlan Cari Celah Hukum Lewat Sprindik Proyek Gardu Induk Dahlan Nilai Pertanyaan Penyidik Kejati Tak Relevan

"Penyidik menyita sejumlah berkas dan dokumen dari sana," ujar Waluyo saat dikonfirmasi, Kamis (25/6).

Waluyo mengatakan, penggeledahan di kantor PLN dilakukan untuk mencari dokumen-dokumen yang menjelaskan kapasitas Dahlan Iskan sebagai kuasa pengguna anggaran di proyek gardu induk, serta berkas-berkas lainnya yang berkaitan dengan pengadaan dan pengajuan proyek multi tahun.

Sementara, penggeledahan di Dirjen Kelistrikan dilakukan untuk melengkapi alat bukti yang sudah ada. "Hasil penggeledahan nanti akan dievaluasi dalam ekspos (gelar perkara)," ujarnya.

Selain Dahlan, sejauh ini Kejati DKI Jakarta telah menetapkan 15 tersangka atas kasus yang terjadi di PT Perusahaan Listrik Negara tersebut. Sepuluh di antaranya telah masuk ke tahap penuntutan dan berkas telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus berawal ketika perusahaan pelat merah tersebut melakukan pembangunan 21 gardu induk pada unit pembangkit dan jaringan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Pembangunan ini dilakukan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar lebih dari Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2011-2013.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sebesar Rp 33,2 miliar. (meg)