Jokowi Minta Bareskrim Kawal Pembangunan PLN

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan kedatangannya ke Istana Negara, Ahad (28/6), tidak secara spesifik membahas soal korupsi penjualan kondensat bagian negara.

"Tidak, Presiden tidak menanyakan spesifik soal TPPI (PT Trans Pacific Petrochemical Indotama), beliau hanya minta supaya kami mengawal pembangunan negara yang menyangkut PLN (PT Perusahaan Listrik Negara), pertanian, perindustrian," kata Budi di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (29/6).

Dia pun menyatakan akan menjadikan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengusut sejumlah kasus yang melibatkan ranah-ranah tersebut secara mendalam. Namun dia tidak menyebutkan dugaan pelanggaran apa saja yang terjadi di lingkup itu.

Pilihan Redaksi Polri Jadwalkan Datangi Bekas Bos TPPI di Singapura Bareskrim Sebut TPPI Mangkir dari Kontrak dengan PLN Kebut Program Listrik 35 Ribu MW, Jokowi Terbitkan Perpres Kabareskrim Klaim Akan Ungkap 9 Kasus Bernilai Triliunan

Catatan CNN Indonesia, Bareskrim sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan High Speed Diesel. Dalam kasus ini, PLN diduga menunjuk TPPI sebagai salah satu pemenang tender meski diketahui tidak memenuhi syarat.

Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Korupsi Ajun Komisaris Besar Ade Deriyan Jayamarta mengatakan, pada 2010 PLN menunjuk TPPI untuk mengadakan HSD selama empat tahun.

Namun, pada kenyataannya, TPPI hanya bisa memenuhi satu tahun pengadaan HSD dari jangka waktu yang sudah disepakati dalam kontrak. Setelahnya, perusahaan tersebut justru melemah dan tidak lagi mampu meneruskan perjanjian.

"Ini yang sedang kami cari, alasan penunjukan TPPI," kata Ade. "TPPI tidak mampu, kenapa dipilih."

Sementara itu, di bidang pertanian, Bareskrim juga tengah mendalami kasus dugaan korupsi cetak sawah Dalam perkara ini, penyidik menemukan kejanggalan karena realisasi pencetakan sawah di Ketapang, Kalimantan Barat, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Namun, hingga kini, belum ada satupun tersangka yang ditetapkan.

Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan, Achsanul Qosasi kepada CNN Indonesia menyatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai inisiator proyek ini tidak merencanakan pelaksanaan dengan baik dan cenderung asal-asalan.

Kedua kasus ini sama-sama diduga melibatkan Dahlan Iskan. Dalam kasus HSD, Dahlan telah diperiksa sebagai saksi selaku bekas Direktur Utama PLN. Sementara dalam kasus cetak sawah, Kepala Bareskrim menyatakan akan memeriksa Dahlan selaku bekas Menteri BUMN. (meg)