Jokowi Instruksikan Kementerian dan Lembaga Beli Kapal Lokal
Resty Armenia | CNN Indonesia
Selasa, 30 Jun 2015 07:54 WIB
Bagikan:
url telah tercopy
Pekerja menyelesaikan pembuatan kapal crew boat di galangan kapal di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (28/4). Kapal crew boat yang berfungsi sebagai pengangkut pekerja yang sedang bekerja di tengah laut tersebut pembuatannya memakan waktu selama enam bulan dengan biaya sebesar Rp 14 miliar. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk membeli kapal hasil produksi dalam negeri. Tak lupa, ia minta industri galangan kapal mampu bekerja sama dengan investor.
Dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/6), Presiden Jokowi menuturkan bahwa dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Ia berpendapat, sebagai negara kepulauan, Indonesia harus bisa menjadi poros maritim dunia.
"Ini bisa tercapai kalau kita bisa menghasilkan kapal-kapal kelas dunia," ujar Jokowi ketika membuka rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas bercerita, minggu lalu ia melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau. Di sana, ia mengaku terkejut saat mendapati banyaknya industri galangan kapal yang beroperasi.
"Terbuka mata saya, saat ini kita punya 250 industri galangan kapal dan di Batam 105 industri galangan kapal," kata dia.
Industri-industri galangan kapal itu, lanjut Jokowi, mampu mengerjakan kapal tanker, kapal kargo, dan kapal penumpang.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan supaya seluruh kementerian dan lembaga, mulai dari TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar semua pembelian kapal diberikan pada industri galangan kapal dalam negeri. Langkah tersebut, ucap dia, diambil untuk lebih menggairahkan industri galangan kapal dalam negeri.
"Jangan ada lagi yang beli kapal ke luar!" ujar Jokowi tegas.
Dalam kesempatan itu, sang Kepala Negara juga mengharuskan industri galangan kapal untuk bekerja sama dengan investor supaya tidak hanya menguasai pasar domestik, tapi juga pasar untuk ekspor.
"Kita semua, saya kira, ingin mampu membangun industri galangan kapal nasional dan menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia," kata dia.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan, saat ini PT PAL Indonesia sebenarnya telah membuat kapal untuk diimpor ke Filipina dan Hongkong. Namun, impor kapal seringkali terkendala oleh Pajak Penambahan Nilai (PPN).
"Jadi kemampuannya ada, cuma tadi bicara soal PPN, jadi kalau 10 persen itu dibandingkan dengan impor tidak kena PPN, jadi tidak efektif. Jadi, kalau kita ada komponen, maka juga PPN 10 persen. Untuk itu, dari Kementerian Perindustrian meminta agar itu dihapuskan," ujar dia.(pit)