Dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/6), Presiden Jokowi menuturkan bahwa dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Ia berpendapat, sebagai negara kepulauan, Indonesia harus bisa menjadi poros maritim dunia.
"Ini bisa tercapai kalau kita bisa menghasilkan kapal-kapal kelas dunia," ujar Jokowi ketika membuka rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terbuka mata saya, saat ini kita punya 250 industri galangan kapal dan di Batam 105 industri galangan kapal," kata dia.
Industri-industri galangan kapal itu, lanjut Jokowi, mampu mengerjakan kapal tanker, kapal kargo, dan kapal penumpang.
"Jangan ada lagi yang beli kapal ke luar!" ujar Jokowi tegas.
Dalam kesempatan itu, sang Kepala Negara juga mengharuskan industri galangan kapal untuk bekerja sama dengan investor supaya tidak hanya menguasai pasar domestik, tapi juga pasar untuk ekspor.
"Kita semua, saya kira, ingin mampu membangun industri galangan kapal nasional dan menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia," kata dia.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan, saat ini PT PAL Indonesia sebenarnya telah membuat kapal untuk diimpor ke Filipina dan Hongkong. Namun, impor kapal seringkali terkendala oleh Pajak Penambahan Nilai (PPN).
"Jadi kemampuannya ada, cuma tadi bicara soal PPN, jadi kalau 10 persen itu dibandingkan dengan impor tidak kena PPN, jadi tidak efektif. Jadi, kalau kita ada komponen, maka juga PPN 10 persen. Untuk itu, dari Kementerian Perindustrian meminta agar itu dihapuskan," ujar dia. (pit)