Jakarta, CNN Indonesia -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) belajar dari kecelakaan pesawat Hercules C-130 A-1310 di Medan, Selasa (30/6) lalu. Rencana strategis (renstra) yang baru dirumuskan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
"Selama ini cuma satu renstra, cuma pengadaan alutsista. Sekarang tambah dua, renstra kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan alutsista itu sendiri," kata Kepala Pusat Penerangan Mayor Jenderal Fuad Basya di Jakarta, Sabtu (4/7).
Dia menjelaskan, anggaran TNI tahun ini hanya sebesar kurang lebih Rp 160 triliun. Itu pun tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk pembelian dan pemeliharaan alutsista.
(Baca Juga: FOKUS Hercules Jatuh di Medan)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk anggaran alutsista, kata Fuad, mencapai 30 hingga 40 persen dari total anggaran tersebut. Namun, nilai sebesar itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan ideal TNI dalam hal alutsista.
(Lihat Juga: Alutsista yang Tak Laik Ganggu Psikologis Prajurit)Dengan dibuatnya renstra baru ini, nantinya anggaran pemeliharaan alutsista akan berdiri sendiri. Oleh karena itu, diharapkan kondisi alat-alat dan senjata TNI dapat lebih terpelihara dengan baik.
"Jadi, anggarannya tidak nempel lagi ke yang lain. Ada juga peningkatan profesionalisme jadi betul-betul profesional dengan alutsista yang sangat canggih," ujarnya.
(Lihat Juga: Alutsista Kuno Tak Layak Pakai Akan Dikandangkan)Semntara itu, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tantowi Yahya menilai kondisi alutsista yang dimiliki TNI saat ini sudah terlalu uzur dan tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.
Tantowi menjelaskan, mengacu kepada data dari lembaga analisis Centre for Social and Community Studies (CSCS), hampir 80 persen alutsista TNI berusia lebih dari 40 tahun.
"Dengan kondisi ini, Indonesia tidak bisa lari dari kenyataan bahwa anggaran alutsista belum mencukupi kebutuhan," kata Tantowi.
Oleh karena itu, katanya, Komisi I DPR mendukung sepenuhnya pembelian alutsista baru dan bukan menggunakan hibah atau bekas negara lain.
"Kemudian terkait pesawat yang ada sekarang, mesti ditingkatkan perawatannya dan (prosesnya) harus bisa diaudit atau dibuat terbuka kepada masyarakat," kata politikus Partai Golongan Karya itu.
(utd)