Jokowi: Perekonomian Harus Direformasi secara Struktural

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menilai perlu adanya reformasi perekonomian secara struktural agar distorsi ekonomi tak lagi mengakibatkan ketimpangan dalam masyarakat.

Jokowi menjelaskan, distorsi ekonomi seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dipastikan mengakibatkan ketimpangan-ketimpangan yang tidak sinkron dalam masyarakat dan dalam perekonomian. Selain itu, spekulasi aset berkontribusi dalam membuat kesenjangan sosial semakin besar.

Pilihan Redaksi Jokowi Janjikan Insentif Bagi Investor Panas Bumi Jokowi Minta Menteri Percepat PP Penataan Daerah Ekonomi Hijau Sumbang Lebih Banyak Keuntungan bagi Negara Jokowi: Saya Senang Tidak Ada yang Singgung Reshuffle

Ia pun berpendapat, investasi negara di sistem pendidikan dan kesehatan amat diperlukan, supaya sumber daya manusia yang dimiliki bangsa menjadi lebih baik.

"Perekonomian kita membutuhkan reformasi yang struktural, memang tidak bisa mengambil jalan pintas dan tidak ada peluru ajaib. Tidak bisa saya bilang 'bimsalabim', kemudian masalah teratasi," ujar Jokowi.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Silaturahmi dengan Dunia Usaha 'Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi' yang digelar oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis (9/7).

Sang Kepala Negara menuturkan, satu lagi ketimpangan ekonomi yang terjadi adalah mengenai sektor industri yang sangat ketinggalan, bahkan ekonomi menunjukkan deindustrialisasi.

"Itu satu tren yang harus segera kita balikkan," kata dia tegas.

Jokowi lantas bercerita soal kunjungannya ke pusat industri galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau, sekitar tiga minggu yang lalu. Ia menyayangkan betapa Indonesia adalah zona ekonomi maritim terbesar di dunia di mana dua pertiga wilayahnya adalah air, namun pada saat ini 80 persen dari semua kapal yang dibeli setiap tahun adalah produk impor. Padahal, industri galangan kapal di Batam sudah siap.

"Sehingga dalam ratas saya sudah perintahkan, pemerintah tidak boleh lagi memesan kapal dari luar negeri, tidak boleh impor. Buat sendiri di Indonesia, karena kita juga sudah siap, sehingga kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita," ujar dia.

Ia pun menegaskan, pemerintah harus mengutamakan industri dalam negeri terlebih dahulu, karena, secara makro, kebiasaan impor tidak bersifat berkesinambungan. (sur)