Ruhut Sitompul: Bantuan Jokowi Kuatkan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- ‎Anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan penambahan anggaran Rp 200 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan Presiden Joko Widodo tidak melakukan pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu.

"Ini buktinya, Pak Jokowi menguatkan KPK kan," ujar Ruhut, Jumat (10/7).

Pilihan Redaksi Istana: Presiden Tak Ada Niat Revisi UU KPK Zulkarnaen: UU KPK Masih Layak Digunakan Ruki: HUT Ke-69, Polri Harus Semakin Harmonis dengan KPK Jokowi-JK Buka Puasa Bersama KPK Dijamu Lesehan

Ruhut menilai penambahan anggaran ini bersifat wajar karena adanya keinginan agar KPK lebih baik dan adanya peningkatan kinerja. Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat ini juga mengatakan pada dasarnya DPR akan mendukung penambahan anggaran untuk KPK, sebagai bentuk dukungan agar korupsi benar-benar dapat diberantas di Indonesia.

Dalam acara buka puasa bersama KPK kemarin (9/7), Presiden Joko Widodo mengaku telah memberi Komisi Pemberantasan Korupsi ‘Tunjangan Hari Raya (THR)' berupa tambahan anggaran untuk lembaga antirasuah sebesar Rp 200 miliar. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Baca: Jokowi Sudah Beri KPK 'THR' Rp 200 Miliar)  

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas pemberian tambahan anggaran untuk komisi yang dipimpinnya itu.

Ruki menyampaikan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membeli perlengkapan penunjang kinerja KPK. Ia berpendapat, pemberian tambahan anggaran ini menjadi tanda kepedulian pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. (Baca: KPK: Kehadiran Jokowi dan JK Bukti Dukungan Berantas Korupsi)

Dalam rapat dengan pendapat dengan DPR Februari lalu, KPK pada tahun ini mengajukan anggaran Rp 899 miliar. Mantan Komisioner di Independent Commission Against Corruption (ICAC) lembaga anti korupsi Hong Kong Bertrand de Speville saat berkunjung ke Kantor KPK menyebutkan, idealnya anggaran lembaga antikorupsi di sebuah negara mencapai 0,5% dari total APBN.

Anggaran untuk KPK di Indonesia saat ini masih tergolong sangat kecil atau baru sekitar 0,05% dari total anggaran negara. Hal tersebut dapat dilihat dari masih sedikitnya sumber daya manusia dan masih minimnya infrastruktur KPK.



(obs)