Kemendagri: Insiden Tolikara Tak Terkait Perda Khusus Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyelidiki kasus kerusuhan di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua saat perayaan Idul Fitri, 17 Juli 2015 lalu. Meski menyangkut sentimen antar agama, kemendagri membantah jika kerusuhan pecah akibat adanya aturan daerah di Papua.

"Perda khusus di Papua tidak ada yang diberlakukan berdasarkan agama. Mayoritas di Papua jika itu diberlakukan akan ada benturan dengan pemeluk agama lain," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riatmadji kepada CNN Indonesia, Senin (20/7).

Menurutnya, Papua sebagai daerah khusus atau istimewa sama dengan Aceh dan juga Yogyakarta. Namun, kekhususan setiap daerah berbeda-beda tergantung dengan sejarah, situasi dan kondisinya.

"Kalau di Aceh itu memang secara sejarah terkait agama, dan kalau di Papua diberlakukan juga soal agama itu malah lucu."

Dari hasil investigasi sementara yang dilakukan pihak Kemendagri, Dodi mengatakan, apa yang terjadi di Papua lebih bersifat dominasi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Pasalnya, jika merujuk perda, tidak ada aturan yang melarang kegiatan agama manapun.

Pilihan Redaksi Polri Telusuri Dugaan Aktor Intelektual Insiden Tolikara DPR Tuntut Pemerintah Tegas Tuntaskan Kasus Tolikara Usut Dalang Tragedi Tolikara, Kembalikan Damai di Papua Rhoma Irama Serukan Penegakan Hukum Tragedi Tolikara Pemerintah Biayai Pembangunan Masjid dan Kios di Tolikara

Terkait adanya dugaan pengeras suara saat mengumandangkan takbir yang menggangu kelompok tertentu, pihak Kemendagri tengah menggali informasi mengenai hal tersebut.

"Ini bukan soal perda, termasuk larangan speaker. Menurut pantauan Kemendagri, itu karena adanya kelompok yang terlalu mendominasi dipancing dengan surat edaran yang melarang tidak boleh melakukan Ied," papar Dodi.

Untuk memastikan insiden Tolikara, hari ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ditemani Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum akan terbang ke Tolikara untuk melakukan audiensi dengan warga dan pemerintah setempat.

"Pagi tadi sudah terbang ke Tolikara, mungkin audiensi dilakukan besok (21/7)."

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa penyebab penyerangan salat ied itu adalah soal pengeras suara. Menurut JK, ada aturan di Papua jika rumah ibadah tidak diperbolehkan memakai pengeras suara yang diarahkan keluar ruangan, namun sebenarnya umat muslim telah mendapat izin merayakan lebaran bahkan menjadi hal biasa setiap tahunnya.

Saat kejadian ada dua kegiatan dua agama yang berbeda. Suara pengeras suara menurutnya menggangu salah satu kelompok yang berujung pada penyerangan tersebut.

Mestinya, meski punya kegiatan yang berbarengan, dua kelompok ini seharusnya bisa saling memahmi. Komunikasi seharusnya dijalin sejak awal untuk menghindari kejadian seperti ini.

JK juga berharap Polda Papua bisa menyelesaikan masalah tersebut sesuai melalui jalur hukum.

Pagi tadi serangan terhadap jemaah yang hendak melaksakan salat Idul Fitri terjadi. Penyerangan membuat jemaah salat ied bubar. Penyerang lantas melampiakan amarah dengan membakar beberapa bangunan rumah dan kios yang ada.

Dalam upaya pengamanan, petugas menembak tiga orang pelaku penyerangan yang tidak mengindahkan peringatan petugas. "Kami lumpuhkan tiga orang baru kerusuhan bisa diatasi," kata Patridge.

Tiga orang tersebut kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Jayapura. Situasi dikabarkan kondusif. Petugas keamanan saat ini masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. (pit)