Mendagri Belum Temukan Bukti Keberadaan Perdasus Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hingga kini belum menemukan keberadaan Perda Papua yang bermuatan agama di Tolikara Papua. Ia mengaku telah membentuk tim kecil dalam proses investigasi mengenai benar tidaknya perda tersebut telah diundangkan.

"Belum tahu, saya lagi suruh cari. Sekarang Dagri tidak ada arsipnya, kata bupati itu produk pemerintahan (daerah) lalu," kata Tjahjo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7).

Jika kemudian benar apa yang dikatakan bupati, Tjahjo memastikan perda tersebut seharusnya masuk dalam arsip pemerintahan daerah. Tak hanya itu, Kemendagri pun belum pernah melakukan persetujuan terkait perda khusus yang mengatur soal keagamaan di Papua, khususnya Tolikara.

"Kata dia (Bupati) begitu, tapi dia tidak punya arsipnya, saya suruh cari. Sebelum ada persetujuan mendagri, itu tidak berlaku."

Pilihan Redaksi BIN: Tak Ada yang Berhak Melarang Kegiatan Agama Empat Saksi Insiden Tolikara Diperiksa Hari Ini Tim Advokasi Muslim: Proses Hukum Tolikara Jalan Terus Komisi I dan III DPR Akan Panggil Pemerintah Soal Tolikara

Ia menyayangkan jika perda itu benar-benar tidak ada, namun masyarakat mengangap perda tersebut telah disahkan dan bahkan dianggap berlaku sebagai sebuah aturan yang mengatur tatanan hidup. Bahkan pemda setempar mengaku konsep mengenai perda khusus itu datang dari persekutuan gereja.

"Makanya saya suruh cari dulu, kalau didapatkan segera rapat dengan DPRD dan Kemendagri akan mengkaji," tegasnya.

Mendagri memastikan, selaku pemegang kewenangan terkait pengesahan konstitusi akan membatalkan perda dimanapun yang tidak mengindahkan prinsip keberagaman atau kebhinekaan.

Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk gugus tugas dalam skala kecil untuk menelusuri keberadaan Peraturan Daerah (Perda) yang bermuatan agama di Tolikara, Papua.

Tjahjo yang baru saja kembali dari kunjungan kerja-nya di Tolikara, Papua mengatakan telah bertemu dengan Pimpinan DPRD dan Bupati setempat, namun dalam pertemuan tersebut Perda yang sebelumnya disebut sebagai pemicu penyerangan insiden tidak bisa dipastikan kebenarannya.

"Kami sudah menanyakan secara resmi pada DPRD dan Bupati. Keduanya, tidak bisa sampaikan bukti otentik apakah perda yang dihasilkan oleh pemerintahan sebelum bupati ini, ada atau tidak," kata Tjahjo. (pit)