Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Betti Alisjahbana mengaku tak terpengaruh dengan usaha-usaha dari pihak luar yang menginginkan lolosnya calon tertentu karena memiliki kode etik yang harus dipatuhi.
"Ada yang berusaha mempengaruhi, saya rasa biasa saja. Ada yang berusaha bertemu, kita sampaikan secara sopan, kita terikat dengan kode etik," ujar Betti di Pusdiklat Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, kemarin.
Betti menerangkan, pihaknya telah menyediakan saluran-saluran untuk memberi masukan kepada tim pansel KPK dari berbagai pihak, melalui surat dan juga situs capimkpk.setneg.go.id.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Betti mengakui pihak-pihak yang berusaha menghubungi tim pansel calon pimpinan KPK berasal dari berbagai latar belakang, seperti partai politik, ataupun individu. Namun dirinya enggan menjelaskan secara rinci hal tersebut.
Kita diberi sebuah kepercayaan yang harus dijaga dari Presiden. Kita harus jaga itu dan kita tidak mau mengorbankan reputasi kita dengan melanggar kode etik yang sudah disepakati bersama. Jadi kita tetap independen," kata Betti.
Tim pansel calon pimpinan KPK juga berusaha untuk saling melaporkan jika ada upaya dari pihak tertentu yang coba mempengaruhi.
Selain itu, Betti menambahkan untuk menjaga dari adanya potensi konflik kepentingan yang terjadi diantara tim pansel dengan calon pimpinan KPK melalui pelaporan yang dilakukan antar anggota.
"Sejauh ini kita tidak melihat ada konflik kepentingan, tetapi diantara kita sudah menyampaikan jika ada potensi konflik kepentingan kita laporkan," tutur Betti.
Pansel Capim KPK kini juga tengah melakukan tracking kepada para peserta seleksi. Anggota Pansel KPK Yenti Ganarsih, mengatakan proses tracking terhadap calon pimpinan KPK akan berlangsung hingga 21 Agustus 2015. Tracking ini bertujuan agar pimpinan KPK tidak lagi dikriminalisasikan.
Menurut Yenti, data tracking diminta dari beberapa lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, PPATK, BIN, Kementerian keuangan dan KPK. Yenti juga mengatakan pimpinan yang bersih dari Surat Keterangan Catatan Kejahatan (SKCK) seharusnya tidak bisa dikriminalisasi.
Sementara Natalia Subagyo, anggota pansel KPK lainnya, berharap ada data tracking, pimpinan KPK yang terpilih nanti tidak diganggu dengan kasus-kasus lama. Dalam proses tracking juga para calon pimpinan KPK bersedia membuka rekeningnya untuk diperiksa.
(hel)