Wagub Djarot Minta E-Voting Diuji Coba Sebelum Diterapkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta kajian mendalam dilakukan terhadap wacana penerapan teknologi e-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Menurutnya, uji coba penggunaan e-voting dalam Pilkada harus dilakukan di wilayah sampel dahulu sebelum diterapkan.

"Untuk e-voting perlu dikaji lagi secara mendalam, termasuk kesiapan warga terhadap teknologi. Harus ada uji coba di wilayah-wilayah yang lebih kecil, misalnya pilkades (pemilihan Kepala Desa) atau pilkada yang penduduknya tidak terlalu banyak. Kalau berhasil baru ditarik ke Jakarta," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/7). (Lihat Juga: E-KTP Diharapkan Efektif Berfungsi Tiga Tahun Lagi)

Pilihan Redaksi DPR Ragu Terapkan e-Voting di Pilkada Serentak E-KTP Diharapkan Efektif Berfungsi Tiga Tahun Lagi BPPT Siap Gunakan Teknologi Penghitungan Akurat untuk Pilkada KPU Tak Yakin dengan E-Voting untuk Pilkada

Mantan Wali Kota Blitar itu berkata bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membantu penyediaan anggaran jika e-voting digunakan pada Pilkada 2017. Ia juga yakin pada Desember mendatang seluruh warga Jakarta sudah memiliki e-KTP yang dapat digunakan sebagai basis pendataan peserta Pilkada. 

"Saya sudah instruksikan untuk Jakarta menggunakan e-KTP semua. Desember semua warga DKI sudah memiliki e-KTP semua supaya tidak kejadian lagi seperti pada 2012, di mana masalah pemilih masih amburadul sehingga mengganggu jalannya pemilihan Gubernur," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza berpendapat hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum juga yakin untuk menggunakan teknologi pemungutan suara secara elektronik atau electronic voting (e-voting) yang dimiliki oleh BPPT. (Lihat Juga: BPPT Siap Gunakan Teknologi Penghitungan Akurat untuk Pilkada)

Hammam menilai keengganan partai politik (parpol) untuk menggunakan teknologi baru dalam pemungutan suara menjadi salah satu alasan ketidakyakinan KPU. (Baca Juga: KPU Tak Yakin dengan E-Voting untuk Pilkada)

"Kami juga tidak mau buru-buru. Hal yang terpenting, KPU yakin dulu. Sayangnya, sampai sekarang, KPU belum yakin," kata Hammam.

Hammam juga meminta agar KPU memisahkan persoalam sistem politik dan sistem teknologi. "Jangan bilang sistem teknologi tidak siap karena sistem politik yang tidak siap. Kami sudah siap," katanya. (utd)