Tanpa Ikatan Ideologi, Pemblokan KIH-KMP Mencair di Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemblokan di antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih sama sekali tidak terlihat dalam pengusungan pasangan calon kepala daerah di pilkada serentak nanti.

Kondisi ini jelas berbeda dengan situasi politik yang terjadi di pusat, masih terbagi menjadi koalisi pendukung pemerintah dan di luar pemerintahan.

Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan hal tersebut dikarenakan tidak adanya ideologi, program atau pun visi di level pusat yang mengikat, dan dapat diaplikasikan ke level daerah.

Yunarto yang akrab disapa Toto, mengatakan masih terasanya 'KIH-KMP' di level pusat hanya dikarenakan kesejarahan pengusungan calon presiden pada 2014 lalu.

Pilihan Redaksi PAN Usung Mantan Koruptor di Pilkada Manado Dinasti Atut Melemah, Airin Bakal Sasar Pemilih Akar Rumput KPU: Kabupaten Bolaang Tak Miliki Calon karena Saling Tunggu Ketidakjelasan Seleksi Buat Kader Cari Dukungan Partai Lain

"Otomatis ini tidak akan terjadi koalisi permanen," ucap Toto, Kamis (30/7). (Baca juga: Tiga Faktor Cairnya Koalisi di Daerah Jelang Pilkada)

Terkait pengusungan calon kepala daerah, Toto menilai pemikiran secara taktis dan pragmatis lebih diutamakan. Ini terlihat dari berkoalisinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang jelas sekali memiliki ideologi yang berbeda.

Tak hanya itu, panasnya suasana elit politik di pusat seperti yang terjadi antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sama sekali tidak merembet ke daerah.

Contohnya adalah pencalonan Ratu Tatu Chasanah di Pilkada Serang, didukung PDIP, Demokrat dan PKS.

Pencalonan Ratu Tatu juga didukung Partai Nasional Demokrasi (NasDem), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Baca juga: Koalisi Acak Pilkada Akibat Demokrasi Tak Terkonsolidasi)

"Harus disadari partai masih berupa kerumunan orang semata, bukan organisasi yang memiliki ikatan ideologi," kata Toto. Menurutnya, hal ini akan terus terjadi sampai adanya reformasi di internal partai-partai politik di Indonesia.

Sementara Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez mengatakan persamaan ideologi tak dipakai dalam berkoalisi untuk mengajukan calon kepala daerah. (Baca juga: KPU: Kabupaten Bolaang Tak Miliki Calon karena Saling Tunggu)

Ia menyebutkan, yang menjadi persoalan koalisi di daerah adalah memenangkan pilkada yang rencananya akan digelar secara serentak pada 9 Desember mendatang. "Ke depan koalisi antar partai tidak berbasis ideologi. Melainkan isu, program dan kandidat," katanya.

BACA FOKUS: Politik Acak Pilkada Serentak

(hel)