Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Dono Boestami mengancam akan melakukan beberapa perubahan jika Pemerintah Provinsi tidak kunjung berhasil membebaskan lahan yang dibutuhkan. Pasalnya, pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan tidak mungkin harus menunggu semua lahan dibebaskan.
"MRT tidak pernah menunggu lahan. Sejak awal
groundbreaking 2013 lalu, sudah tegas kami katakan akan mulai bekerja dan akan terus lanjut," kata Dono saat ditemui di proyek konstruksi stasiun MRT bawah tanah Senayan, Kamis (30/7).
Dia memberi contoh, untuk salah satu titik pembangunan di Cipete, modifikasi yang perlu dilakukan adalah pada desain pintu masuk stasiun. Stasiun bisa jadi dibuat dengan pintu masuk di satu sisi atau bahkan tanpa pintu masuk sama sekali. (Baca juga:
Persoalan Transportasi Umum Kusut Sejak 30 Tahun)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan, dia mengatakan, bisa jadi stasiun baru akan dibuat pada tahap selanjutnya. "Bisa jadi sampai tidak ada stasiun ya, baru dibuat di tahap berikutnya," kata Dono.
Perubahan pada desain stasiun, menurut Dono, bisa-bisa saja dilakukan. Namun, tentu hal itu juga menyeret sejumlah konsekuensi.
"Tapi ada konsekuensinya, yaitu biaya, waktu. Karena desain sudah jadi," ujarnya.
Karena itu, Dono mendesak pemerintah segera mempercepat proses pembebasan lahan. Dua titik krusial yang mesti dibebaskan ada di Jakarta Selatan, di Fatmawati dan di bekas Stadion Lebak Bulus. (Baca juga:
Jokowi Tunjuk Adhi Karya dan JakPro Garap Proyek LRT)
Pembangunan di Fatmawati tersendat karena ada sebuah bengkel di tempat yang seharusnya ditanami pancang. Sementara itu, Stadion Lebak Bulus hingga saat ini masih belum juga dirubuhkan.
"Ini sudah lelang keenam, sudah lima kali gagal. Makanya kami sudah minta Pemprov percepat pembebasan lahannya," kata Dono.
PT MRT sudah didirikan sejak 2008 dan pengerjaan proyeknya sudah dimulai sejak 2013. Karena itu, Dono merasa kecewa dengan kinerja Pemprov dalam proses pembebasan lahan.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor mengakui masih banyak lahan untuk MRT yang belum dibebaskan. Selain itu, proses pembebasan lahan juga berlangsung alot. Dari total 266 lahan yang harus dibebaskan dari wilayah Cilandak ke Bundaran Senayan, hanya 66 lahan yang sudah dibebaskan hingga akhir tahun lalu.
Syamsudin mencontohkan sulitnya pembebasan lahan di dua kelurahan di Jakarta Selatan, yakni Kelurahan Gandaria Selatan dan Cipete Selatan. Di kedua kelurahan tersebut, rencananya akan dibangun dua stasiun, yaitu Stasiun Cipete Raya dan Stasiun Haji Nawi, dengan jumlah koridor sebanyak 10 buah.
Namun, sejauh ini pembebasan lahan di kedua wilayah tersebut masih di bawah lima puluh persen. Untuk Kelurahan Gandaria Selatan, dari 49 bidang lahan seluas 3.452 meter persegi yang harus dibebaskan, hanya ada satu lahan yang terealisasi dengan luas 35 meter persegi.
(sur)