Kerugian Negara Korupsi Kondensat Ditentukan dalam Dua Pekan

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kondensat bagian negara akan ditentukan dalam waktu dua pekan ke depan sejak hari ini, Rabu (5/8). Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah sepakat akan menyelesaikan laporan dalam waktu paling lambat 18 hari.

Terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, penyidik masih menunggu hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berbeda dengan BPK, lembaga pimpinan Muhammad Yusuf belum memberikan titik terang penyelesaian.

Pilihan Redaksi Dahlan Iskan Diperiksa Bareskrim Polri untuk Kasus Kondensat Polri Jadwalkan Datangi Bekas Bos TPPI di Singapura Pelimpahan Berkas Korupsi Kondensat Tunggu Perhitungan BPK Korupsi Kondensat, Polri Kembali Periksa Eks Kepala BP Migas

"Semoga dari PPATK secepat mungkin. Dari sana belum memberikan batasan waktu," kata Victor ketika dihubungi hari ini, Rabu (5/8).

Menurut Victor, berkas perkara ini akan segera dilimpahkan setelah menerima laporan dari BPK. Selebihnya proses pemberkasan sudah dia nyatakan rampung.   Secara terpisah, Anggota VII BPK Achsanul Qosasi juga mengatakan proses penghitungan kerugian negara akan selesai pada bulan ini. "Akhir agustus sudah beres," ujarnya.

Saat ini proses penghitungan masih berlangsung. Achsanul mengatakan, penyidik Badan Reserse Kriminal Polri turut dilibatkan dalam proses ini.

Dalam kasus ini, sudah ditetapkan tiga tersangka, yakni bekas Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) Raden Priyono, bekas Deputi Finansial Djoko Harsono dan pemilik lama PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno.

TPPI diduga menjadi mitra penjualan kondensat bagian negara dari BP Migas tanpa dipayungi kontrak. Setelah proses jual beli berjalan selama setahun, BP Migas malah menunjuk langsung perusahan itu secara menyalahi prosedur.

Selain itu, TPPI pun diketahui tidak layak menjadi mitra penjualan karena sedang dalam kondisi tidak sehat secara finansial. Walau demikian, BP Migas berkeras dan TPPI tidak mampu membayar hutang-hutangnya sehingga diduga terjadi kerugian negara. (rdk)