Eks Kepala BP Migas Bakal Merugi Jika Sulitkan Pemeriksaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) menilai bekas Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas), Raden Priyono akan merugi jika terus menerus menunda pemeriksaannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kondensat bagian negara.

"Kalaupun dia mengatakan tidak mau diperiksa dan terus kami ajukan berkas, tidak masalah. Kalau dia tidak memberi penjelasan, tidak merugikan penyidik, tapi merugikan dia," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (5/8).

Victor mengatakan, tersangka yang sudah memenuhi panggilan penyidik pagi tadi mengeluh sakit ambeien parah sehingga tidak bisa duduk. Dia bersedia diperiksa namun mesti dalam keadaan berdiri.

Pilihan Redaksi Polisi Upayakan Tersangka TPPI Honggo Disidang di Indonesia Kasus Kondensat, Bareskrim Batal Periksa Eks Kepala BP Migas Kerugian Negara Korupsi Kondensat Ditentukan dalam Dua Pekan Motif Pembunuhan Pegawai XL Temui Titik Terang

"Dia datang tadi, secara hukum, dia memenuhi panggilan. Kalau diperiksa dia mengatakan sakit kan percuma menghabiskan kertas. Biar saja, kalau mau diperiksa kan untuk meringankan dia," kata Victor.

Karena itu, akhirnya penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Priyono. Rencananya, dia akan kembali diperiksa Senin pekan depan.

Kemarin, Priyono sempat datang memenuhi panggilan penyidik di Bareskrim Polri. Namung pada siang harinya dia menyatakan urung diperiksa. Ini bukan kali pertama dia menolak diperiksa. Pekan lalu, dia juga sempat mengaku masih mudik ke luar kota sehingga tidak dapat datang memenuhi panggilan.

Dalam kasus ini, selain Priyono, penyidik telah menetapkan dua tersangka lain yakni bekas Deputi Finansial BP Migas Djoko Harsono dan pemilik lama PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Honggo Wendratno.

Penyidik menduga TPPI menjadi mitra penjualan kondensat BP Migas tanpa dipayungi kontrak. Setelah satu tahun jual beli berjalan, BP Migas malah menunjuk perusahaan itu secara langsung dengan menyalahi prosedur.

Selain itu, TPPI juga diketahui berada dalam kondisi keuangan tidak sehat pada kala itu. Karenanya, perusahaan tersebut tidak layak dijadikan mitra dan gagal membayar hutangnya sehingga terjadi kerugian negara. (meg)