Dinas Pendidikan Jakarta Bentuk Tim Tangkal Penyelewengan KJP
Eky Wahyudi | CNN Indonesia
Senin, 10 Agu 2015 15:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Pendidikan DKI Jakarta membentuk tim gugus tugas untuk mengatasi penyelewengan dana Kartu Jakarta Pintar alias KJP oleh orang tua siswa. KJP yang diselewengkan nantinya akan diberhentikan.
Menurut Ketua Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budiman, terdapat 20 transaksi yang melakukan penyelewengan dengan menggunakan KJP dari 81 ribu transaksi. Namun, satu transaksi sudah diverifikasi digunakan untuk membeli alat sekolah sehingga jumlahnya menjadi 19 transaksi.
"Dari keseluruhan pengguna KJP sekitar 81 ribu jumlah transaksi dengan nilai 40,38 Miliar itu yang benar. Dari segitu cuma 20 yang diduga ada penyelewengan. 19 KJP dihentikan, sementara satu transaksi penggunaanya untuk kepentingan alat sekolah," kata Arie, di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin (10/8).
Menurut Arie, sebanyak 60 persen motif yang dilakukan dengan menggunakan gesek dan tunai. Arie mengatakan KJP yang terbukti menyelewengkan dana akan diberhentikan dan nama penggunanya akan dipublikasikan.
"(Publikasi) di sekolah pasti. Nanti kita kasih datanya setelah diblokir, nanti ada prosedurnya untuk pemutusan fasilitas," ujarnya.
Untuk mengatasi penyelewengan KJP, Arie mengatakan dinasnya bekerja sama dengan Bank DKI Jakarta membentuk tim gugus tugas untuk mensosialisasikan KJP terutama kepada orang tua. Tim gugus tugas berasal dari dinas pendidikan dan Bank DKI Jakarta, sementara untuk jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan.
Arie juga mengatakan akan memberikan peringatan kepada merchant/gerai yang melayani pembelian selain alat keperluan sekolah. "Selain keperluan sekolah ojo dilayani (jangan dilayani)," kata Arie.
Dirinya mengatakan kerugian yang dialami Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta senilai Rp 10 juta rupiah. Namun, dirinya menegaskan penyelewengan itu lebih sedikit dari jumlah 81 ribu transaksi yang benar.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah mengetahui beberapa modus penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Orang tua pemilik KJP melakukan penyelewengan KJP dengan tujuan mendapatkan uang tunai.
"Ini temuan. Kan kami tahu persis, detik berapa saja transaksinya kan bank tahu. Kami panggil, orang tuanya mengaku. Jadi itu dikumpulin kayak calo, lalu ada orang yang belanjain tukar tunai," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Rabu (5/8).
Untuk kasus pembelian bensin dengan menggunakan KJP, Ahok mengatakan ada oknum petugas pom bensin yang terlibat. Ia mengumpulkan KJP untuk transaksi, kemudian menyetorkan uang tunainya kepada pemilik KJP.
"Ada petugas ngisi bensin yang nawarin kumpulin KJP, lalu dia dapat upah Rp 35 ribu satu orang. Lalu dia mungkin bayarnya pakai kartu KJP orang itu," ujar Ahok.
Tidak hanya bensin, Ahok juga menemukan modus KJP untuk membeli emas. Lagi-lagi hasil penggunaan kartu tersebut ditukarkan dengan uang tunai.
"Ada juga yang beli emas, langsung jual balik, dapat potongan Rp 20 ribu," kata dia. (pit)
Menurut Ketua Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budiman, terdapat 20 transaksi yang melakukan penyelewengan dengan menggunakan KJP dari 81 ribu transaksi. Namun, satu transaksi sudah diverifikasi digunakan untuk membeli alat sekolah sehingga jumlahnya menjadi 19 transaksi.
"Dari keseluruhan pengguna KJP sekitar 81 ribu jumlah transaksi dengan nilai 40,38 Miliar itu yang benar. Dari segitu cuma 20 yang diduga ada penyelewengan. 19 KJP dihentikan, sementara satu transaksi penggunaanya untuk kepentingan alat sekolah," kata Arie, di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin (10/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Publikasi) di sekolah pasti. Nanti kita kasih datanya setelah diblokir, nanti ada prosedurnya untuk pemutusan fasilitas," ujarnya.
Arie juga mengatakan akan memberikan peringatan kepada merchant/gerai yang melayani pembelian selain alat keperluan sekolah. "Selain keperluan sekolah ojo dilayani (jangan dilayani)," kata Arie.
Dirinya mengatakan kerugian yang dialami Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta senilai Rp 10 juta rupiah. Namun, dirinya menegaskan penyelewengan itu lebih sedikit dari jumlah 81 ribu transaksi yang benar.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah mengetahui beberapa modus penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Orang tua pemilik KJP melakukan penyelewengan KJP dengan tujuan mendapatkan uang tunai.
"Ini temuan. Kan kami tahu persis, detik berapa saja transaksinya kan bank tahu. Kami panggil, orang tuanya mengaku. Jadi itu dikumpulin kayak calo, lalu ada orang yang belanjain tukar tunai," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Rabu (5/8).
Untuk kasus pembelian bensin dengan menggunakan KJP, Ahok mengatakan ada oknum petugas pom bensin yang terlibat. Ia mengumpulkan KJP untuk transaksi, kemudian menyetorkan uang tunainya kepada pemilik KJP.
"Ada petugas ngisi bensin yang nawarin kumpulin KJP, lalu dia dapat upah Rp 35 ribu satu orang. Lalu dia mungkin bayarnya pakai kartu KJP orang itu," ujar Ahok.
Tidak hanya bensin, Ahok juga menemukan modus KJP untuk membeli emas. Lagi-lagi hasil penggunaan kartu tersebut ditukarkan dengan uang tunai.
"Ada juga yang beli emas, langsung jual balik, dapat potongan Rp 20 ribu," kata dia. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK