Ahok Agendakan Rapat Pimpinan Soal Kartu Jakarta Pintar
Hafizd Mukti | CNN Indonesia
Senin, 10 Agu 2015 08:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menggelar Rapat Pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta hari ini untuk mengevaluasi pelaksanaan dari Kartu Jakarta Pintar alias KJP.
Mengutip agenda Ahok hari ini yang diterima CNN Indonesia, rapim akan dilaksanakan pukul 08.00 WIB. Rapat pun akan dilanjutkan dengan pada pukul 15.00 WIB diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait langsung dengan KJP. (Baca juga: Penyalahguna KJP Mengaku Kapok Selewengkan Dana)
"Rapat review pelaksanaan Kartu Jakarta pintar dengan peserta Asisten KESRA, Dinas Pendidikan, UPT KJP, Bappeda, BPKAD, Biro Hukum, PT Bank DKI Jakart, PT Transportasi Jakarta di Ruang Rapim (Balai Kota)," kutip agenda Ahok, Senin (10/8).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari temuan beberapa modus penyalahgunaan KJP. Orang tua pemilik KJP melakukan penyelewengan KJP dengan tujuan mendapatkan uang tunai.
"Ini temuan. Kan kami tahu persis, detik berapa saja transaksinya kan bank tahu. Kami panggil, orang tuanya mengaku. Jadi itu dikumpulin kayak calo, lalu ada orang yang belanjain tukar tunai," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Rabu (5/8). (Baca juga: Belasan Penyeleweng KJP Telah Dipanggil Dinas Pendidikan DKI)
Untuk kasus pembelian bensin dengan menggunakan KJP, Ahok mengatakan ada oknum petugas pom bensin yang terlibat. Ia mengumpulkan KJP untuk transaksi, kemudian menyetorkan uang tunainya kepada pemilik KJP.
"Ada petugas ngisi bensin yang nawarin kumpulin KJP, lalu dia dapat upah Rp 35 ribu satu orang. Lalu dia mungkin bayarnya pakai kartu KJP orang itu," ujar Ahok.
Tidak hanya bensin, Ahok juga menemukan modus KJP untuk membeli emas. Lagi-lagi hasil penggunaan kartu tersebut ditukarkan dengan uang tunai.
"Ada juga yang beli emas, langsung jual balik, dapat potongan Rp 20 ribu," kata dia. (Baca juga: DPRD Sudah Panggil Disdik DKI Terkait Penyimpangan KJP)
Meski orang tersebut beralasan sangat miskin dan sangat membutuhkan duit, namun Ahok tidak menerima alasannya.
"Dia bilang miskin banget anaknya. Kalau miskin jaga dong, kasihan kalau setop KJP gara-gara orang yang seperti ini. Tapi kalau ini tidak dihukum semua orang tambah kurang ajar. Makanya harus dipidanakan," ujar bekas Bupati Belitung Timur itu.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman mengatakan memang ditemukan modus penggunaan KJP dengan uang tunai.
Kemarin, Selasa (4/8), Pemprov DKI mengaku telah memanggil 20 orang yang tercatat melakukan pelanggaran tersebut. Namun, kata Arie, tidak semuanya datang.
"Kemarin kami panggil mereka, tapi yang datang cuma tujuh orang," kata Arie. (Baca juga: Ahok: KJP Diselewengkan Buat Beli Bensin Hingga Emas) (pit)
Mengutip agenda Ahok hari ini yang diterima CNN Indonesia, rapim akan dilaksanakan pukul 08.00 WIB. Rapat pun akan dilanjutkan dengan pada pukul 15.00 WIB diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait langsung dengan KJP. (Baca juga: Penyalahguna KJP Mengaku Kapok Selewengkan Dana)
"Rapat review pelaksanaan Kartu Jakarta pintar dengan peserta Asisten KESRA, Dinas Pendidikan, UPT KJP, Bappeda, BPKAD, Biro Hukum, PT Bank DKI Jakart, PT Transportasi Jakarta di Ruang Rapim (Balai Kota)," kutip agenda Ahok, Senin (10/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada petugas ngisi bensin yang nawarin kumpulin KJP, lalu dia dapat upah Rp 35 ribu satu orang. Lalu dia mungkin bayarnya pakai kartu KJP orang itu," ujar Ahok.
Tidak hanya bensin, Ahok juga menemukan modus KJP untuk membeli emas. Lagi-lagi hasil penggunaan kartu tersebut ditukarkan dengan uang tunai.
"Ada juga yang beli emas, langsung jual balik, dapat potongan Rp 20 ribu," kata dia. (Baca juga: DPRD Sudah Panggil Disdik DKI Terkait Penyimpangan KJP)
Meski orang tersebut beralasan sangat miskin dan sangat membutuhkan duit, namun Ahok tidak menerima alasannya.
"Dia bilang miskin banget anaknya. Kalau miskin jaga dong, kasihan kalau setop KJP gara-gara orang yang seperti ini. Tapi kalau ini tidak dihukum semua orang tambah kurang ajar. Makanya harus dipidanakan," ujar bekas Bupati Belitung Timur itu.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman mengatakan memang ditemukan modus penggunaan KJP dengan uang tunai.
Kemarin, Selasa (4/8), Pemprov DKI mengaku telah memanggil 20 orang yang tercatat melakukan pelanggaran tersebut. Namun, kata Arie, tidak semuanya datang.
"Kemarin kami panggil mereka, tapi yang datang cuma tujuh orang," kata Arie. (Baca juga: Ahok: KJP Diselewengkan Buat Beli Bensin Hingga Emas) (pit)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK