Cegah Pangan Berbahaya, Ahok Tawarkan Kerjasama BPOM-PTSP

Tri Wahyuni | CNN Indonesia
Sabtu, 08 Agu 2015 02:17 WIB
Berkaca saat bulan ramadan, BBPOM Jakarta mencatat jajanan takjil saja tahun ini persentase makanan yang berbahaya mencapai 12,6 persen.
Petugas melakukan pengecekan produk saat sidak makanan dan minuman gabungan dari BPPOM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, Diserindagkop DIY, Satpol PP DIY dan Dintib di Superindo Jl. Solo, Yogyakarta, Rabu (24/6). (Antara Foto/Andreas Fitri Atmoko)
Jakarta, CNN Indonesia -- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jakarta menyatakan jumlah penganan berbahaya di Jakarta masih tinggi. Bahkan, jumlahnya masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional.

Kepala BBPOM Jakarta Dewi Prawitasari mengungkapkan untuk jajanan takjil saja tahun ini persentase makanan berbahaya mencapai 12,6 persen.

"Tahun lalu 21 persen. Menurun sudah 9 persen. Kalau angka nasional kurang lebih 10 persen," kata Dewi saat ditemui usai penandatanganan kerja sama antara BBPOM Jakarta dengan Pemprov DKI di Balai Kota, Jakarta, Jumat (7/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak hanya jajanan takjil, jajanan anak sekolah yang berbahaya juga lebih tinggi. Dewi mengatakan, di Jakarta jajanan anak sekolah yang berbahaya mencapai 17 persen. Sementara untuk nasional, paling tidak jajanan sekitar 11 persen merupakan jajanan berbahaya.

Untuk itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta pengawasan terhadap makanan di Jakarta lebih ditingkatkan lagi. Misalnya dengan menggunakan mobil keliling yang digunakan untuk mengetes makanan.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui makanan apa saja dan di mana saja yang tergolong berbahaya dan makanan apa saja yang tidak. Bagi makanan yang tidak berbahaya akan mendapatkan kode dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Gubernur yang akrab disapa Ahok itu juga menawarkan untuk memudahkan para pedagang mendapatkan kode tersebut, BBPOM bisa bekerja sama dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI.

Ahok mengatakan, para pedagang yang ingin melakukan uji sampel bisa datang dan minta tolong kepada petugas PTSP untuk kemudian dilanjutkan ke BBPOM Jakarta. Dengan cara seperti ini, ia percaya proses pengujian sampel dan perolehan kode BPOM bisa lebih mudah.

"Dengan begitu seluruh warga DKI bisa dengan mudah mendapatkan kode ke BPOM. PTSP itu akan bantu seperti calo. Fungsi seperti calo tapi pelayanan seperti bank kelas 1 tanpa pungut biaya," ujar Ahok.

Ahok berharap BBPOM Jakarta bisa bergabung dengan PTSP. Sebab, nantinya Pemprov DKI akan memberlakukan peraturan pedagang tanpa kode dari BPOM dilarang berjualan di Jakarta.

"Kami juga mau pakai tanda pengenal debet. Kalau sudah berlaku seperti itu, orang yang sudah daftar ke BPOM pasti akan lebih laku. Hukum pasar berlaku alami, kalau sudah jelas dan terdaftar pasti banyak yang milih," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Dewi mengatakan akan mempertimbangkan tawaran dari Pemprov DKI. Ia akan membahas hal ini dengan pihak-pihak terkait.

"Kami akan kaji bersama dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait karena tidak hanya kami yang bekerja ini. Kami akan kaji dengan Dinas Kesehatan, Dinas UMKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Pertanian," kata Dewi.

Namun, secara konsep, Dewi tertarik dengan tawaran tersebut. Sebab, ia menilai pelibatan PTSP ini bisa membuat proses perolehan kode BPOM lebih cepat.

"Ya tertarik karena lebih mempercepat untuk pendataan dari pelaku usaha pro aktif untuk mengujikan produk yang dijual. Karena kan banyak pelaku usaha di Jakarta," ujarnya.

Sebelumnya, pada Februari lalu Pemprov DKI menggandeng Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Jakarta untuk menelusuri makanan berbahaya. Inspeksi mendadak bakal dilakukan di pasar-pasar tradisional yang ada.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Jumat (7/8) Pemprov DKI dan BBPOM Jakarta menandatangani pokok-pokok kerja sama pengawasan pangan secara terpadu di Jakarta. (pit)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER