Ahok Perkirakan Groundbreaking LRT 17 Agustus Batal

Tri Wahyuni, CNN Indonesia | Sabtu, 08/08/2015 15:01 WIB
Ahok Perkirakan Groundbreaking LRT 17 Agustus Batal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat meresmikan penerapan teknologi Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) untuk mengolah air dari Kanal Banjir Barat di Kantor PT. Palyja, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (19/5). (CNN Indonesia/Lalu Rahadian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah yang ingin melakukan groundbreaking pembangunan Light Rapid Transit (LRT) pada 17 Agustus terancam batal. Peraturan Presiden (Perpres) yang digunakan sebagai dasar hukum tak kunjung kelar.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan groundbreaking tampaknya memang benar-benar tidak jadi dilakukan pada 17 Agustus mendatang.

"17 Agustus tidak keburu. Lagi sibuk semua," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, kemarin.


Mundurnya rencana pembangunan LRT tersebut memang terkendala Perpres. Hal ini pernah diungkapkan oleh Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan pada akhir Juli lalu.

"Pemerintah meminta groundbreaking 17 Agustus 2015, tetapi kami belum bisa bergerak karena masih menunggu Perpres," ujar Kiswodarmawan, Senin (27/7).

Ia mengungkapkan, keberadaan Perpres ini sangat penting karena merupakan bekal bagi Adhi karya untuk mengejar perizinan ke pemerintah daerah sampai ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Melalui Perpres tersebut, kata Kisnodarmawan, Adhi Karya akan ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan proyek LRT yang akan dibeli oleh pemerintah begitu pelaksanaan proyek tersebut rampung. Demi menyukseskan pelaksanaan proyek tersebut, ia pun rela mengirimkan beberapa pekerjanya untuk sekolah ke Singapura dan Tiongkok yang telah lebih dulu memiliki LRT.

Selain itu, Kiswodarmawan juga menyebutkan salah satu hal yang diatur dalam Perpres tersebut adalah kejelasan bahwa pemerintah akan menanggung biaya pembangunan sarana dan prasarana LRT agar harga tiket LRT dapat lebih terjangkau oleh masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan Perpres yang akan segera dibuat pemerintah itu nantinya bisa dijadikan landasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menunjuk BUMD yang dianggap paling kompeten.

Jika proyek transportasi massal tersebut telah selesai dibangun, nantinya pemerintah daerah akan membelinya.

"Nanti setelah selesai baru dinilai oleh konsultan berapa biayanya. Katakanlah Rp 5 triliun, Pemerintah DKI bayar Rp 5 triliun," ujar Sofyan

Proyek LRT ini ditargetkan akan selesai pada 2018 mendatang. Tahap pertama proyek yang tendernya dilakukan oleh PT Adhi Karya (Persero) ini kemungkinan meliputi dua koridor utama, yakni Cawang-Dukuh Atas dan Cawang-Grogol.

Depo LRT akan dibangun di atas tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di kawasan Kelapa Gading. Depo ini diperkirakan mampu menampung 35 set kereta. Sementara satu set kereta memiliki tiga gerbong yang sanggup menampung sekitar 628 orang, layaknya LRT di Jepang. (hel)