Pembebasan Lahan MRT Molor, Ahok Salahkan BPN
Tri Wahyuni | CNN Indonesia
Rabu, 12 Agu 2015 17:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyalahkan Badan Pertanahan Nasional soal molornya pembebasan lahan untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).
Selama ini, Pemprov DKI menurutnya menunggu BPN untuk membantu mengurus pembebasan lahan melalui proses konsinyasi di pengadilan negeri. Namun, BPN sendiri dinilai lambat menyelesaikan tugasnya.
"BPN menentukan kepemilikan tanah. Makanya kami sangat tergantung pada BPN, kalau BPN di lapangannya terlambat, ya sudah, susah kita," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Rabu (12/8).
Hari ini, Ahok bertemua perwkilan BPN dan PT MRT Jakarta untuk membahas masalah tersebut. Pembebasan lahan yang tak kunjung selesai selama ini dinilai sangat menggaggu proses pembagunan proyek MRT.
Ahok mengeluhkan lambannya pembebasan lahan ini. Menurutnya, ciri pembangunan yang molor ini ciri khas pembangunan instansi pemerintahan.
"Kalau orang pemerintahan kapan-kapan saja selesainya," ujarnya. (Baca juga: MRT Masih Menanti Pembongkaran Stadion Lebak Bulus)
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Zulkifli mengatakan sudah mengukur dan mengumpulkan data untuk membantu pembebasan lahan MRT.
"Dari 240 bidang lahan yang sudah diprioritaskan, kami sudah menyelesaikan 227 bidang," kata Zulkifli.
Sementara itu, empat lahan lainnya sedang dihitung ulang atas permintaan pemilik tanah dan sembilan lahan belum diukur karena ada perubahan dari Dinas Tata Ruang. Semua lahan ini berada di Kawasan Lebak Bulus.
"Mulai besok, sembilan lahan dan empat lahan akan dilakukan pengukuran ulang. Insya Allah hari Senin sudah selesai," kata Zulkifli. (Baca juga: Pembebasan Lahan MRT Alot, Pemprov 'Dekati' Pemilik Tanah)
BPN menurutnya secapat mungkin akan memberi tahu Ahok soal perkembangan pembebasan lahan ini dalam satu bulan ini. "Harus ada pembayaran, musyawarah berjalan, dan penyelesaian peta bidang," kata Zulkifli.
Sebelumnya, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengancam akan melakukan beberapa perubahan desain stasiun jika Pemprov tidak kunjung berhasil membebaskan lahan yang dibutuhkan. Namun, Dono mengatakan perubahan tersebut akan memakan biaya dan waktu yang lebih banyak karena desain sebelumnya sudah jadi.
Pembangunan infrastruktur pun tidak bisa dipaksakan karena harus menunggu semua lahan dibebaskan. (Baca juga: Pembebasan Lahan Lelet, MRT Ancam Ubah Desain Stasiun)
"MRT tidak pernah menunggu lahan. Sejak awal groundbreaking 2013 lalu, sudah tegas kami katakan akan mulai bekerja dan akan terus lanjut," kata Dono saat ditemui di proyek konstruksi stasiun MRT bawah tanah Senayan, Kamis (30/7).
Stadion Lebak Bulus merupakan salah satu titik krusial yang harus dibebaskan oleh Pemprov DKI selain Stadion Lebak Bulus. Sebab di kawasan tersebut akan dibangun depo MRT.
Selain di Lebak Bulus, beberapa kawasan seperti Haji Nawi, Cipete, Fatmawati dan beberapa kawasan lainnya, pembebasan lahannya belum selesai. (sur)
Selama ini, Pemprov DKI menurutnya menunggu BPN untuk membantu mengurus pembebasan lahan melalui proses konsinyasi di pengadilan negeri. Namun, BPN sendiri dinilai lambat menyelesaikan tugasnya.
"BPN menentukan kepemilikan tanah. Makanya kami sangat tergantung pada BPN, kalau BPN di lapangannya terlambat, ya sudah, susah kita," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Rabu (12/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok mengeluhkan lambannya pembebasan lahan ini. Menurutnya, ciri pembangunan yang molor ini ciri khas pembangunan instansi pemerintahan.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Zulkifli mengatakan sudah mengukur dan mengumpulkan data untuk membantu pembebasan lahan MRT.
"Dari 240 bidang lahan yang sudah diprioritaskan, kami sudah menyelesaikan 227 bidang," kata Zulkifli.
Sementara itu, empat lahan lainnya sedang dihitung ulang atas permintaan pemilik tanah dan sembilan lahan belum diukur karena ada perubahan dari Dinas Tata Ruang. Semua lahan ini berada di Kawasan Lebak Bulus.
"Mulai besok, sembilan lahan dan empat lahan akan dilakukan pengukuran ulang. Insya Allah hari Senin sudah selesai," kata Zulkifli. (Baca juga: Pembebasan Lahan MRT Alot, Pemprov 'Dekati' Pemilik Tanah)
BPN menurutnya secapat mungkin akan memberi tahu Ahok soal perkembangan pembebasan lahan ini dalam satu bulan ini. "Harus ada pembayaran, musyawarah berjalan, dan penyelesaian peta bidang," kata Zulkifli.
Sebelumnya, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengancam akan melakukan beberapa perubahan desain stasiun jika Pemprov tidak kunjung berhasil membebaskan lahan yang dibutuhkan. Namun, Dono mengatakan perubahan tersebut akan memakan biaya dan waktu yang lebih banyak karena desain sebelumnya sudah jadi.
Pembangunan infrastruktur pun tidak bisa dipaksakan karena harus menunggu semua lahan dibebaskan. (Baca juga: Pembebasan Lahan Lelet, MRT Ancam Ubah Desain Stasiun)
"MRT tidak pernah menunggu lahan. Sejak awal groundbreaking 2013 lalu, sudah tegas kami katakan akan mulai bekerja dan akan terus lanjut," kata Dono saat ditemui di proyek konstruksi stasiun MRT bawah tanah Senayan, Kamis (30/7).
Stadion Lebak Bulus merupakan salah satu titik krusial yang harus dibebaskan oleh Pemprov DKI selain Stadion Lebak Bulus. Sebab di kawasan tersebut akan dibangun depo MRT.
Selain di Lebak Bulus, beberapa kawasan seperti Haji Nawi, Cipete, Fatmawati dan beberapa kawasan lainnya, pembebasan lahannya belum selesai. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK